Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman, menyelenggarakan kegiatan kuliah tamu bertema “Makna Pemberdayaan pada Komunikasi di Era Digital” di Taman Cerdas Samarinda pada Kamis (5/11/2026) pukul 16.00 WITA. Kegiatan ini menghadirkan Harry Isra Muhammad, S.S., M.A., sebagai pemateri yang membahas pentingnya komunikasi dalam membangun proses pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, kritis, dan berorientasi pada perubahan sosial.
Dalam pemaparannya, Harry menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak seharusnya dipahami sebagai proses satu arah, ketika masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, bantuan, atau program yang telah dirancang oleh pihak luar. Ia mengkritisi pola pemberdayaan yang menganggap masyarakat sebagai pihak yang tidak memiliki pengetahuan dan hanya perlu diberikan pemahaman oleh pihak yang dianggap lebih mengetahui.
Mengacu pada pemikiran Paulo Freire, Harry memperkenalkan konsep Banking Education atau pendidikan gaya bank. Konsep ini menggambarkan proses pendidikan yang menempatkan seseorang sebagai wadah kosong yang hanya menerima dan menyimpan pengetahuan dari pihak lain. Menurutnya, pola serupa juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, ketika program dirancang secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik masing-masing masyarakat.
Sebagai alternatif, ia menjelaskan konsep Problem-Posing Education atau pendidikan hadap masalah. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam mengenali, mengidentifikasi, dan merumuskan persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pelaksanaan program, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki peran dalam menentukan arah perubahan di lingkungannya.
Selain itu, Harry mengangkat konsep False Generosity atau kemurahan hati palsu. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang terlihat sebagai bentuk kebaikan belum tentu sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, bantuan dapat melibatkan kepentingan tertentu, termasuk keuntungan ekonomi maupun kepentingan pihak pemberi bantuan. Oleh karena itu, setiap program pemberdayaan perlu dilihat secara kritis, mulai dari tujuan, proses pelaksanaan, hingga pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari program tersebut.
Pembahasan selanjutnya menyoroti pentingnya dialog sebagai dasar dalam proses pemberdayaan. Mengacu pada pemikiran Freire, dialog tidak hanya sebatas pertukaran informasi, tetapi harus melibatkan dua unsur penting, yaitu aksi dan refleksi. Keduanya membentuk proses berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat dan pendamping untuk mengevaluasi tindakan, memahami hasil yang diperoleh, serta menentukan langkah perubahan berikutnya.
Harry juga menekankan bahwa dialog dalam proses pemberdayaan harus memperhatikan relasi kuasa antara pendamping dan masyarakat. Menurutnya, seorang pendamping atau peneliti tidak seharusnya datang dengan asumsi bahwa dirinya paling memahami persoalan masyarakat. Membangun kepercayaan, mengenali kehidupan sosial dan budaya masyarakat, serta menciptakan ruang komunikasi yang setara menjadi langkah penting sebelum melaksanakan suatu program.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menjelaskan tiga bentuk kesadaran menurut Paulo Freire, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Kesadaran magis ditandai dengan kecenderungan memahami persoalan sebagai sesuatu yang terjadi karena faktor di luar kendali manusia. Kesadaran naif melihat persoalan terutama sebagai akibat dari kesalahan atau kelemahan individu. Sementara itu, kesadaran kritis merupakan kemampuan memahami bahwa berbagai persoalan sosial juga berkaitan dengan kondisi struktural, kebijakan, dan sistem yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Ketiga bentuk kesadaran tersebut menjadi landasan penting bagi pendamping dalam memahami cara masyarakat memaknai realitas sosial yang mereka hadapi. Melalui komunikasi dan dialog yang terbuka, masyarakat diharapkan mampu membangun pemahaman kritis terhadap persoalan serta menemukan kemungkinan perubahan secara bersama-sama.
Menjelang akhir pemaparan, Harry mengajak peserta untuk merefleksikan kembali proses perencanaan program pemberdayaan melalui tiga pertanyaan utama, yaitu langkah apa yang perlu dilakukan sebelum menyusun program, siapa yang berhak mendefinisikan masalah dalam program tersebut, serta bagaimana keberhasilan suatu program seharusnya diukur. Pertanyaan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi bersama peserta untuk memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan.
Melalui kegiatan kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Program Studi Pembangunan Sosial FISIP Universitas Mulawarman ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan atau menjalankan program yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih dari itu, pemberdayaan merupakan proses membangun kesadaran, memperkuat kapasitas, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan perubahan yang mereka harapkan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai pentingnya komunikasi yang dialogis dan kritis, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan pemberdayaan masyarakat di era digital. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun hubungan yang setara dan mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.
