Samarinda – Kekhawatiran soal tumpang tindih program bantuan pendidikan kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan perlunya sinkronisasi yang ketat antara beasiswa Gratispol milik Pemprov Kaltim dan program Kutim Tuntas dari Pemkab Kutai Timur.
Menurutnya, jika tidak ada validasi data yang akurat, potensi satu siswa menerima dua bantuan sekaligus bisa terjadi. Hal ini dinilai melanggar prinsip pemerataan dan membuka peluang pemborosan anggaran daerah.
“Harus ada yang dicoret. Dan tidak mungkin Gratispol yang dicoret,” tegas Agusriansyah.
Ia menekankan bahwa program Gratispol dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi dengan sistem yang lebih mapan dan jangkauan luas. Karena itu, siswa yang sudah terdaftar sebagai penerima Gratispol tidak seharusnya mendapatkan bantuan lain seperti Kutim Tuntas.
Namun, ia juga mengapresiasi hadirnya program Kutim Tuntas sebagai alternatif bagi mereka yang belum terakomodasi dalam skema beasiswa provinsi.
Menurutnya, pemanfaatan program daerah sebagai pelengkap bisa menjadi solusi untuk memperluas cakupan penerima tanpa menimbulkan ketimpangan distribusi.
Agusriansyah juga menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan beasiswa Kutim Tuntas pada periode sebelumnya. Ia mempertanyakan sejauh mana keberlanjutan manfaat yang diterima siswa lama, terutama setelah Gratispol mulai menjangkau berbagai wilayah di Kutai Timur.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, ia menegaskan bahwa keberhasilan sektor pendidikan bukan diukur dari banyaknya program semata, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan prinsip keadilan.
“Kalau tidak dikelola dengan sistematis, semangat pemerataan justru bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.
Ia pun mendorong adanya komunikasi lebih intens antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mencegah ego sektoral dan memastikan kebijakan pendidikan saling melengkapi, bukan saling bertabrakan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post