SAMARINDA – Program pendidikan gratis bertajuk GratisPol resmi menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) setelah melakukan efisiensi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Menyikapi hal ini, DPRD Kaltim menyatakan dukungan penuh, sembari mengingatkan pentingnya transparansi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
Efisiensi anggaran yang mencapai Rp1,58 triliun dilakukan dengan memangkas belanja perjalanan dinas sebesar Rp294 miliar serta pembangunan fisik non-prioritas senilai Rp600 miliar. Hasil pemangkasan ini kemudian dialokasikan untuk lima sektor strategis, dengan porsi terbesar dialirkan ke bidang pendidikan sebesar Rp795 miliar.
Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut langkah ini sebagai komitmen nyata untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif.
“Lebih dari 80 persen anggaran pendidikan itu kembali ke masyarakat secara langsung, termasuk melalui program GratisPol yang jadi andalan pemerintah provinsi,” jelas Ananda.
Namun, Ananda mengakui bahwa transisi dari program Beasiswa Kaltim Tuntas ke GratisPol belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Dalam berbagai agenda reses, ia menerima banyak pertanyaan terkait teknis pendaftaran, kriteria penerima manfaat, hingga skema pendanaan yang berubah.
“Sosialisasi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar tidak timbul kebingungan,” tambahnya.
Program GratisPol sendiri mencakup pembebasan biaya pendidikan dari tingkat SMA hingga S3, serta bantuan penunjang pendidikan lainnya. Menurut Ananda, jika dikelola dengan tepat, program ini dapat menjadi instrumen utama dalam mencetak generasi unggul Kaltim yang siap bersaing di era IKN.
“GratisPol bukan sekadar program bantuan biaya pendidikan, tapi investasi masa depan. Efisiensi ini harus berujung pada pelayanan publik yang lebih baik, bukan sekadar penghematan angka,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
DPRD Kaltim berharap pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi anggaran, tapi juga memastikan pemerataan dan keberlanjutan program. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, program ini diyakini mampu menjangkau pelajar dari keluarga kurang mampu hingga pelosok daerah. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post