Samarinda – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyampaikan keprihatinannya terhadap lambannya respons sejumlah pemerintah daerah dalam menyambut program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Hingga kini, menurutnya, baru Pemerintah Kota Samarinda yang dinyatakan siap menjalankan program tersebut.
“Sekolah Rakyat itu di Kaltim baru Samarinda saja yang siap. Ini kan tergantung dari kepala daerahnya, cepat menanggapi atau tidak,” tegas Ekti, saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim.
Ia menilai, seharusnya inisiatif datang langsung dari pemerintah daerah, bukan sekadar menunggu instruksi dari pusat. Program Sekolah Rakyat, lanjutnya, merupakan peluang strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Politisi Partai Gerindra itu mendorong seluruh kepala daerah di Kaltim untuk lebih proaktif menjemput program nasional yang menyasar kepentingan publik secara langsung.
“Administrasinya ini penting. Seharusnya kepala daerah yang menjemput hal-hal seperti itu. Jangan menunggu bola datang,” ujarnya.
Meski DPRD memiliki fungsi pengawasan, Ekti menegaskan pihaknya akan tetap mendukung penuh berbagai kebijakan pusat yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, terutama di sektor pendidikan.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan dari sisi administratif, seperti perizinan, penyediaan lahan, dan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari langkah awal agar Sekolah Rakyat bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kalau daerah tidak siap dari sisi teknis dan administrasi, ya tentu program pusat tak akan bisa jalan. Padahal ini untuk masyarakat kita sendiri,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post