Inspirasa.co – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan sejumlah usulan prioritas dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang digelar di Samarinda, Kamis (30/04/2026).
Di hadapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan jajaran Pemprov Kaltim, Neni menyoroti beberapa isu fundamental, mulai dari postur anggaran hingga infrastruktur strategis di Kota Taman.
Soroti Ketiadaan Bankeu 2025
Neni mengungkapkan keprihatinannya terkait data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia menyayangkan ketiadaan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2025.
“Saya berharap pada postur APBD Provinsi Kaltim mendatang, Bankeu kembali muncul di SIPD. Hal ini sangat krusial untuk memperkuat postur APBD Bontang, terutama saat Transfer Ke Daerah (TKD) dari pusat mengalami pemotongan,” ujar Neni.
Menurutnya, Bankeu sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan program kerja serta menjamin kesejahteraan pegawai, terutama dalam menyongsong implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Per 1 Januari 2027, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%. Jika postur APBD kita menyusut, ruang gerak untuk belanja pegawai di Bontang akan menjadi sangat minim,” tambahnya.
Tagih Dana Kurang Salur
Selain masalah Bankeu, Wali Kota juga meminta ketegasan terkait dana kurang bayar atau kurang salur. Spesifik untuk Kota Bontang, terdapat potensi dana sebesar Rp402 miliar yang diharapkan bisa masuk dalam perencanaan APBD 2027.
“Jika dana kurang salur ini tidak terealisasi, maka APBD Bontang dan kabupaten/kota lainnya di Kaltim dipastikan akan mengalami penurunan yang sangat luar biasa,” tegasnya.
Prioritas Infrastruktur dan Penanganan Kumuh
Dalam dokumen usulan yang diserahkan, Pemkot Bontang memprioritaskan penanganan longsor pada sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
Neni juga menekankan pentingnya kelanjutan penataan kawasan kumuh dan pesisir, khususnya di wilayah Kampung Selambai (Kelurahan Guntung), Kelurahan Bontang Kuala, dan Kelurahan Api-Api.
Usulan Pelatihan Las Bawah Air di BLKI
Sektor peningkatan SDM juga tak luput dari perhatian. Neni mengusulkan agar Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Bontang membuka spesialisasi pelatihan las di bawah air (underwater welding).
“Kami sudah menghibahkan tanahnya. Pelatihan las bawah air ini sangat penting dan strategis bagi tenaga kerja kita, mengingat Bontang adalah kota industri dan maritim. Kami mohon dukungan Bapak Gubernur agar hal ini bisa segera direalisasikan,” tutupnya.
Terakhir, Neni turut memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas Program Gratispol mencakup SPP gratis yang terbukti mampu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Kota Bontang hingga mencapai angka 40%.
Penulis: Aris
