Bentuk Tim Evaluasi, Pemprov Bersama DPRD Sepakat Evaluasi Program Beasiswa Kaltim

Inspirasa.co – Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim, sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (BLBKT).

Evaluasi pelaksanaan program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (BLBKT), di bahas dalam rapat yang dihadiri Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kaltim, Sabtu (4/5/2024).

Rapat tersebut turut dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas dan Dewan Pendidikan Kaltim, serta perangkat daerah kaltim lainnya.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, secara umum rapat ini menyelesaikan permasalahan perihal pendidikan secara menyeluruh.

Hasil dari rapat, Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim sepakat untuk membuat Tim Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan, yang diisi Komisi II dan IV DPRD Kaltim, pejabat pemprov, Dewan Pendidikan hingga Badan Pengelola Beasiswa dan akademisi yang netral.

Akmal Malik juga menegaskan, sesuai peraturan yang ada, program beasiswa harus dipastikan bisa tepat sasaran.

Ada 7 kategori yang wajib mendapatkan beasiswa dalam program tersebut, diantaranya; orang tidak mampu, daerah tertinggal, penghafal 10 juz Alquran, anak berkebutuhan khusus, anak veteran, anak yatim dan rekomendasi pertimbangan.

“Kami ingin agar badan pengelola beasiswa melaporkan secara detail berapa anak, dari semua kategori itu yang mendapatkan beasiswa,” Jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menuturkan, masih banyak warga yang mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan beasiswa.

“Informasi itu diperoleh dari hasil jaring aspirasi di masyarakat yang dilakukan oleh anggota dewan di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim,” Ungkapnya.

Hasanuddin Mas’ud mengharapkan mekanisme alokasi beasiswa dari Pemprov Kaltim bisa dilakukan secara transparan, agar pengawasan yang dilakukan anggota legislatif bisa efektif.

Selain itu, Pemprov Kaltim setidaknya juga bisa meningkatkan anggaran untuk fungsi pengawasan.

“Dari 200 miliar menjadi 300 atau bahkan 500 miliar seperti tahun sebelumnya,” ungkapnya. (Aldiansyah)