Kukar – Persoalan lahan masyarakat di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kalpataru kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Banggar DPRD Kukar, Tenggarong, Kamis (19/11/2026), Anggota DPRD Kutai Kartanegara Budi Fahmi berharap seluruh lahan masyarakat dapat kembali ke tangan pemiliknya.
Budi juga meminta perusahaan mampu mengayomi masyarakat, bukan dengan cara-cara seperti yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, RDP ini menjadi momentum untuk mengetahui secara jelas persoalan yang sebenarnya terjadi.
“Dengan adanya RDP ini, mudah-mudahan ke depannya seluruh lahan masyarakat bisa kembali kepada masyarakat. Kami berharap perusahaan juga bisa mengayomi masyarakat, bukan dengan cara-cara seperti yang terjadi sebelumnya. Kami juga ingin mengetahui secara jelas persoalan yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Ia berharap RDP menghasilkan tindakan lanjutan. Sebab, persoalan HGU perusahaan itu telah berlangsung cukup lama.
Upaya Pencabutan Sejak 2021–2022
Budi mengungkapkan, pada 2021–2022, Edi Damansyah sudah berupaya mengajukan pencabutan HGU Kalpataru. Langkah itu dilakukan dengan mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memohon pencabutan HGU karena pemegang HGU dinilai sudah tidak lagi mengusahakan lahannya.
“Sebenarnya, pada 2021–2022, Pak Edi Damansyah sudah berupaya mengajukan pencabutan HGU Kalpataru. Beliau sudah mendatangi Kantor BPN untuk memohon pencabutan HGU tersebut karena pemegang HGU dinilai sudah tidak lagi mengusahakan lahannya,” katanya.
Setelah dari BPN, lanjut Budi, Edi Damansyah juga berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, HGU tersebut tetap tidak bisa dicabut karena sudah digadaikan oleh PT Mahakam Sawit Plantation (MSP). Menurutnya, kondisi itulah yang menjadi persoalan berat.
“Setelah dari BPN, beliau juga sudah berkomunikasi dengan OJK. Namun, ternyata HGU tersebut tetap tidak bisa dicabut karena sudah digadaikan oleh PT Mahakam Sawit Plantation (MSP). Mungkin ini yang menjadi persoalan berat,” jelasnya.
Opsi Menghadap Presiden
Budi menambahkan, apabila persoalan itu nantinya tidak dapat dimusyawarahkan atau diselesaikan di tingkat kabupaten, masyarakat mungkin akan menghadap Presiden.
“Kalau nantinya persoalan ini tidak bisa dimusyawarahkan atau diselesaikan di tingkat kabupaten, mungkin masyarakat ingin menghadap Bapak Presiden,” ucapnya. (adv)
















