Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang kembali mencetak rekor impresif dalam tata kelola anggaran untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut tanpa jeda.
Pemkot Bontang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Senin (25/5/2026), di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Capaian ini menegaskan posisi Bontang sebagai salah satu daerah paling akuntabel di Kalimantan Timur.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bukan lagi sekadar ritual tahunan. Ini adalah ujian konsistensi.
Di tengah meningkatnya skeptisisme dan tuntutan publik terhadap transparansi anggaran daerah, mempertahankan opini WTP tanpa jeda adalah sebuah anomali positif.
Isunya bukan lagi sekadar merapikan angka di atas kertas, melainkan bagaimana menjaga empat pilar utama yakni:
(Ketepatan Administrasi) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (Kepatuhan Regulasi) Memastikan setiap rupiah tidak menabrak aturan hukum. (Kualitas Pelaporan) Penyajian informasi keuangan yang jujur dan minim salah saji. (Sistem Pengendalian Internal) Pengawasan berlapis sejak perencanaan hingga realisasi.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara lugas mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak dalam euforia angka belaka.
“Ini adalah hasil sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah. Namun, opini WTP tidak sekadar menjadi penghargaan administratif. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita dalam mengelola keuangan daerah secara profesional demi kepentingan masyarakat,” ujar Neni.
Baca juga: DPRD Bontang Kawal Rekomendasi BPK, Andi Faiz: Semua OPD Akan Dipanggil
Bagi Neni, target akhirnya bukan lagi pujian dari BPK, melainkan bagaimana tata kelola yang bersih (clean governance) ini terkonversi nyata menjadi pelayanan publik yang prima dan penguatan kepercayaan masyarakat (public trust).
Di balik capaian WTP ini, ada sistem checks and balances yang berjalan sehat antara fungsi pengawasan legislatif berjalan harmonis dengan eksekusi program oleh eksekutif.
