Samarinda — Sekitar 10 ribu anak di Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat tidak mengenyam pendidikan formal, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa program pendidikan gratis (Gratispol) yang tengah digulirkan Pemprov Kaltim menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut.
Darlis menilai Gratispol sebagai salah satu kebijakan paling mendesak yang harus direalisasikan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa pembebasan biaya pendidikan merupakan kunci untuk menekan angka anak putus sekolah di berbagai kabupaten/kota.
“Salah satu cara mengurangi angka itu adalah dengan menggratiskan sekolah. Inilah urgensi Gratispol untuk Kalimantan Timur,” tegasnya, di Samarinda.
Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa problematika akses pendidikan di Kaltim tidak berhenti pada biaya sekolah. Di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat, persoalan transportasi, biaya hidup, dan akomodasi menjadi tantangan besar.
“Di daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kukar akses ke pendidikan lebih mudah. Tapi di luar itu, biaya perjalanan, kos, makan, hingga uang saku jadi beban tersendiri,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan ini, Komisi IV mendorong sektor swasta agar berperan aktif melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), khususnya dalam bentuk beasiswa atau dukungan biaya hidup.
“Kami dorong CSR dipakai untuk mendukung biaya hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu,” jelas politisi dari Fraksi PAN tersebut.
Darlis menilai, sinergi antara anggaran negara dan kontribusi CSR akan memperluas cakupan bantuan pendidikan. Pemerintah, katanya, dapat fokus pada penggratisan biaya sekolah dan kuliah, sementara perusahaan dapat menutupi kebutuhan harian siswa dan mahasiswa.
“Kalau bisa disinergikan, insyaallah angka anak-anak yang tidak sekolah bisa ditekan. Termasuk yang ingin kuliah tapi terbentur biaya,” ucapnya.
Dengan kombinasi kebijakan publik seperti Gratispol dan partisipasi sektor swasta melalui CSR, Darlis berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak Kaltim yang tertinggal dari akses pendidikan. Ia juga menyerukan agar pengawasan dan evaluasi terus dilakukan agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post