Inspirasa.co – Ketua Komisi 2 DPRD Bontang Rustam, mewanti-wanti agar kisruh pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Tanjung Limau, antara PT Bontang Karya Utama (BKU) dan PT Bontang Surya Pratama (BSP) tidak lagi terulang.
Pasalnya, polemik ini disebut Rustam justru merugikan masyarakat nelayan karena kesulitan memperoleh bahan bakar solar. Ia pun meminta agar kedua perusahaan tetap menjalin komunikasi yang baik, sesuai kesepakatan dan tidak lagi berseteru.
“Ini sudah dua kali saya kasih waktu mereka untuk komunikasi tapi tidak ada hasil. Makanya sekarang harus dipertegas, jangan sampai terulang lagi,” ujarnya usai rapat RDP di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (08/05/23).
Selain itu, Rustam meminta peserta mediasi terkhusus kedua perusahaan menghargai hasil keputusan rapat. Dan meminta agar kesepakatan berdamai ini tidak berubah lagi di luar rapat, seperti yang sering terjadi selama ini.
“BKU dan BSP menerima kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Keduanya akan kembali bekerja sama mengelola SPBN nelayan. Jangan sampai berubah lagi ini,” timpalnya.
Namun, jika kedua perusahaan justru kembali bertikai usai pertemuan ke tiga kali ini. Maka ia akan langsung mencabut status pengoperasian SPBN itu.
“Karena mereka telah memutuskan untuk berdamai, apalagi SPBN penyalur solar subsidi untuk nelayan yang ada di Bontang ini hanya satu. Kalau mereka bertikai lagi, maka dihadapan pemerintah dan pengawas akan saya nyatakan bahwa status SPBN itu saya stop,” tegas Rustam.
Sehingga, diharapkan kedua perusahaan saling bersinergi mengelola SPBN Tanjung Limau untuk nelayan.
“Jadi saya mengimbau PT BKU dan PT BSP sekarang fokus menyalurkan solar kepada nelayan, dan tidak mendistribusikan kepada pihak di luar nelayan. Karena kalau kedapatan akan dikenakan penalti dan akan menjadi temuan hukum dan bisa masuk pidana,” tegasnya.
Discussion about this post