Inspirasa.co – Komisi B DPRD Bontang mulai gerah dengan minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi aset digital. Ketua Komisi B, Rustam, menyoroti tajam pemanfaatan videotron milik pemerintah yang dinilai “mati suri” secara finansial di tengah ancaman defisit anggaran.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Senin (4/5/2026), Rustam mengungkapkan fakta miris terkait pendapatan dari videotron pelat merah tersebut.
Rustam membeberkan bahwa angka retribusi yang masuk ke kas daerah dari videotron milik DPMPTSP sangat jauh dari kata ideal.
“Pendapatan dari videotron itu baru menyentuh angka Rp250 ribu. Ini sangat kontras dan tidak masuk akal mengingat investasi pengadaan alat tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Potensi besarnya terbuang percuma,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Keresahan ini bukan tanpa alasan. Kondisi fiskal Bontang saat ini sedang terjepit. APBD 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp1,9 triliun. Terjadi pemotongan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat merosot tajam hingga hampir 50%.
Dorong Skema Kerja Sama Agresif
Sebagai solusi cepat (quick wins), Rustam mendesak DPMPTSP untuk menanggalkan cara kerja pasif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk “menjemput bola” dengan menggandeng raksasa industri di Bontang.
“Perusahaan besar seperti PT Badak NGL dan Pupuk Kaltim punya anggaran promosi dan sosialisasi yang besar. Videotron ini harus ditawarkan untuk media kampanye layanan publik atau produk mereka. Masalahnya sekarang tinggal pada nyali dan kreativitas pendekatan dinas terkait,” jelasnya.
Alarm untuk 14 OPD Penghasil
Tak hanya videotron, Komisi B juga tengah memelototi potensi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, bagi Rustam, memaksimalkan aset yang sudah ada di depan mata adalah prioritas yang tidak bisa ditunda.
Ke depan, DPRD berencana memanggil 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk melakukan audit performa PAD. Rustam memperingatkan bahwa ketidaksigapan OPD dalam menggali pendapatan akan berdampak sistemik pada operasional pemerintahan.
“Belanja pegawai kita tinggi. Jika PAD tidak digenjot secara agresif dan kolaboratif, stabilitas keuangan daerah taruhannya. Semua OPD harus serius, jangan hanya menunggu anggaran turun tapi tidak bisa menghasilkan,” pungkasnya.
