Inspirasa.co – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, secara tegas mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai bantuan keuangan bagi partai politik (parpol).
Aspirasi ini muncul mengingat lonjakan biaya operasional politik, terutama dalam menjalankan mandat pendidikan demokrasi dan kaderisasi yang selama ini dianggap kurang maksimal akibat keterbatasan anggaran.
Stagnasi Anggaran di Tengah Inflasi
Andi Faizal menyoroti bahwa nilai bantuan sebesar Rp7.500 per suara per tahun di Bontang telah “jalan di tempat” selama hampir sepuluh tahun. Menurutnya, angka tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Inflasi terus melaju, namun dukungan fiskal untuk penguatan demokrasi masih menggunakan standar lama. Jika kita ingin kualitas kaderisasi dan pendidikan politik meningkat, maka peninjauan kembali nilai bantuan ini menjadi sebuah kewajaran,” tegas Andi.
Disparitas Daerah, Bontang Tertinggal?
Meski Bontang merupakan kota dengan aktivitas ekonomi yang dinamis, nilai bantuan parpolnya masih tertinggal jauh dibanding beberapa kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.
Perbandingannya cukup mencolok, kendati bntuan keuangan untuk parpol di lingkup Pemprov Kaltim tiap suara diguyur Rp5.000.
– Samarinda Rp7.500
– Balikpapan Rp7.000
– Kukar Rp8.000
– Paser Rp15.000
– Kutim Rp7.000
– Kubar Rp8.819
– Mahulu Rp22.116
– PPU Rp9.002
– Berau Rp7.643
– BontangRp7.500
Andi Faizal menjelaskan bahwa meski penentuan nilai bergantung pada kemampuan fiskal daerah, ketimpangan yang terlalu jauh antarwilayah perlu dijembatani melalui kajian komprehensif oleh Kesbangpol dan persetujuan Gubernur.
Menjamin Transparansi, Menepis Stigma
Menyadari sensitivitas isu anggaran ini, Andi Faizal memastikan bahwa permintaan kenaikan dana bukan tanpa jaminan kinerja. Ia menekankan bahwa parpol di Bontang memiliki rekam jejak administrasi yang bersih.
1. Tiga tahun berturut-turut tanpa temuan pelanggaran BPK
2. Penggunaan dana diawasi ketat dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
3. Fokus penggunaan dana diarahkan pada Pilar Demokrasi, bukan sekadar operasional rutin.
Demokrasi Sehat Butuh Investasi
Sebagai penutup, Andi Faizal menegaskan bahwa bantuan keuangan ini adalah bentuk investasi negara terhadap kesehatan demokrasi. Saat ini, total bantuan untuk sembilan parpol di DPRD Bontang hanya berkisar Rp735 juta per tahun.
“Jika kita menuntut partai politik melahirkan pemimpin berkualitas, maka dukungan sistemnya juga harus memadai. Harapan kami, pemerintah mempertimbangkan kenaikan ini secara proporsional sesuai kemampuan daerah, demi memperkuat fungsi parpol sebagai pilar utama bangsa,” pungkasnya.
