Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, mengungkapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) saat ini tengah dibahas oleh panitia khusus (Pansus). Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan setiap warga, tanpa memandang agama maupun golongan, memiliki akses pemakaman yang layak dan gratis.
Pembahasan perda ini menjadi langkah DPRD Samarinda dalam memastikan ketersediaan lahan pemakaman yang memadai di seluruh wilayah kota. Markaca, yang juga tergabung dalam Pansus, menegaskan bahwa kebijakan ini akan menjamin fasilitas pemakaman dapat digunakan oleh semua kalangan.
“Oh, tempat pemakaman umum, ya? Kebetulan saya di Pansus itu. Jadi, intinya tempat pemakaman umum itu untuk semua golongan dan semua agama. Di situ gratis, tidak dipungut bayaran untuk pemakaman. Tapi kalau soal perlengkapan, ya masing-masing lah,” ujar Markaca, Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah kota diminta menyediakan lahan TPU di 10 kecamatan sebagai bentuk pemerataan layanan publik. Dari target tersebut, lokasi yang sudah tersedia berada di Kecamatan Sambutan, meski belum difungsikan secara optimal.
“Yang jelas, pemerintah diminta menyediakan lahan TPU di 10 kecamatan. Nah, sementara yang sudah ada itu di Sambutan. Sudah tersedia, cuma belum difungsikan. Kalau tidak salah, luasnya sekitar 8 sampai 10 hektare,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Markaca menegaskan bahwa TPU yang diatur dalam perda ini bersifat inklusif. Seluruh warga, baik muslim maupun non-muslim, dapat dimakamkan di lokasi yang sama tanpa perbedaan.
“Boleh. Semua suku bisa. Karena kalau di kuburan khusus, biayanya mahal. Tapi yang di Sambutan itu tidak mahal. Jadi kalau ada warga biasa yang meninggal, bisa dimakamkan di situ,” tuturnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah responsif dari pemerintah kota dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya kira ini cukup responsif dari pemerintah kota, karena urgensinya jelas. TPU ini penting, paling tidak bisa mengurangi beban warga ketika ada yang meninggal,” tambahnya.
Dengan adanya perda tersebut, DPRD berharap pemerintah kota segera mengoptimalkan lahan yang sudah tersedia agar fasilitas pemakaman umum dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkeadilan sosial. (ADV)
Discussion about this post