SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengingatkan pemerintah kota agar rencana pengoperasian bus kota melalui program Buy The Service (BTS) tidak merugikan pelaku transportasi lokal yang telah lebih dahulu melayani masyarakat.
Layanan bus kota tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan dukungan anggaran APBN. Pada tahap awal, trayeknya direncanakan menyasar kawasan perkotaan untuk memperluas pilihan transportasi umum bagi warga Samarinda.
“Jadi, bus kota di Samarinda ini rencananya akan coba diadakan. Cuma trayeknya mungkin di daerah perkotaan dulu,” kata Aris, Jumat (16/10/26).
Menurutnya, kebutuhan transportasi umum perlu diperhatikan seiring jumlah penduduk Samarinda yang mendekati satu juta jiwa. Namun, penambahan layanan baru juga harus mempertimbangkan keberadaan angkutan kota, taksi, dan transportasi berbasis aplikasi yang selama ini menjadi bagian dari mobilitas masyarakat.
Aris menilai, pengembangan transportasi tidak semestinya hanya berorientasi pada penambahan armada. Pemerintah perlu merancang trayek dan pola pelayanan yang mampu mengakomodasi kebutuhan penumpang sekaligus menjaga keberlangsungan usaha operator yang telah beroperasi.
Ia menekankan bahwa persaingan layanan seharusnya mendorong peningkatan kualitas, sehingga masyarakat memperoleh pilihan transportasi yang lebih baik tanpa mengorbankan pelaku usaha lokal.
“Di situ indikatornya, mereka memberikan servis yang terbaik. Jadi, masyarakat punya pilihan, tetapi kita juga tidak mengesampingkan kearifan lokal,” ujarnya.
Aris menyatakan DPRD mendukung investasi yang dapat mendorong perkembangan kota dan meningkatkan pelayanan publik. Meski demikian, kebijakan transportasi perlu disusun secara seimbang agar kehadiran bus kota tidak menghilangkan peran angkutan yang telah lama membantu aktivitas warga.
“Contoh mungkin di sini ada angkutan kota. Jangan sampai mematikan usaha-usaha pelaku usaha yang sudah eksis dari dulu, karena mereka lebih dulu memfasilitasi mobilisasi warga Kota Samarinda,” tutupnya.(adv)
