Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan keberhasilan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak seharusnya hanya dilihat dari tingginya serapan anggaran atau besarnya nilai APBD yang dikelola.
Pemerintah daerah dinilai perlu menempatkan manfaat yang diterima masyarakat sebagai ukuran utama dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan orientasi pembangunan perlu bergeser dari sekadar pencapaian administrasi menuju hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, angka realisasi anggaran hanya menjadi salah satu indikator pelaksanaan, tetapi bukan penentu utama keberhasilan sebuah OPD.
“Yang terpenting adalah manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Iswandi, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada penyerapan anggaran berpotensi mengaburkan tujuan utama pelayanan publik. Sebab, program dengan alokasi besar belum tentu memberikan dampak yang sebanding apabila pelaksanaannya tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih menekankan kualitas hasil dibanding jumlah anggaran yang terserap.
Menurut Iswandi, ukuran keberhasilan seharusnya dapat dilihat dari perubahan nyata yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari meningkatnya produktivitas ekonomi, terbukanya peluang usaha, hingga bertambahnya kesejahteraan kelompok sasaran.
Ia menegaskan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki arah yang jelas dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kalau anggarannya besar tetapi tidak memberi manfaat kepada masyarakat, tentu itu perlu dipertanyakan. Sebaliknya, jika anggarannya tidak terlalu besar tetapi dampaknya dirasakan masyarakat, itu justru yang harus diapresiasi,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menilai proses penyusunan anggaran ke depan perlu didukung data yang lebih kuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai.
Evaluasi tidak cukup berhenti pada jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga harus melihat jumlah penerima manfaat, dampak ekonomi yang muncul, serta perubahan kondisi masyarakat setelah program dijalankan.
Iswandi menambahkan pemerintah perlu memastikan setiap aset dan fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi mampu memberi kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah.
Menurutnya, kebijakan pembangunan yang efektif adalah kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat.
“Kalau manfaatnya nyata bagi masyarakat, harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” tutup Iswandi. (adv)
