SAMARINDA – Ibarat menanti buah ranum, masyarakat Kalimantan Timur diminta sedikit bersabar meski komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tak goyah dalam menjalankan program-program prioritasnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal setiap jengkal visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, seraya menekankan pentingnya komunikasi yang transparan antara pemerintah, dewan, dan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Ekti sebagai respons atas tingginya ekspektasi publik terhadap percepatan realisasi program, terutama di sektor pendidikan.
Pernyataan Ekti ini muncul di tengah desakan publik akan implementasi cepat program-program unggulan seperti “Gratispol” (pendidikan gratis) dan “Jospol” (kemungkinan program jaminan sosial atau sejenisnya).
Menurut Ekti, keberhasilan program-program ambisius ini sangat bergantung pada komitmen kolektif dari semua pihak yang terlibat.
“Kami di DPRD tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar politikus Partai Gerindra ini, menggambarkan peran DPRD sebagai pengawas sekaligus pendorong pembangunan.
Namun, Ekti juga menyoroti adanya jurang pemahaman antara ekspektasi masyarakat dan realitas proses birokrasi.
“Masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa percepatan realisasi program pendidikan gratis menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang paling disorot, namun pelaksanaannya harus tunduk pada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan kesiapan aturan. Harapan yang terlampau tinggi tanpa pemahaman proses dapat memicu kekecewaan yang tidak perlu.
Meskipun demikian, Ekti memastikan bahwa Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan program prioritasnya, khususnya di bidang pendidikan. Sebuah kabar baik disampaikannya: mulai tahun 2025 ini, mahasiswa baru di Kaltim sudah akan merasakan manfaat program pendidikan gratis. Lebih lanjut, anggaran untuk program vital ini akan terus diperkuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya,” tuturnya.
Sebagai representasi rakyat, DPRD Kaltim, melalui Ekti Imanuel, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal implementasi program-program yang telah dijanjikan dan dituangkan secara resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran,” tukasnya.
Ini menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menerjemahkan janji politik menjadi realitas yang berdampak positif bagi masyarakat Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post