Inspirasa.co – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, mengutarakan keprihatinannya mengenai masalah parkir di Pelabuhan Loktuan yang terus berlarut-larut tanpa solusi.
Faisal mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk segera menyediakan lahan parkir khusus bagi pengunjung pelabuhan tersebut.
Menurutnya, kondisi saat ini di mana lahan parkir pelabuhan bercampur dengan pengunjung Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin Selambai sangat tidak ideal dan menyebabkan berbagai masalah. Salah satunya menyebabkan kemacetan.
“Saya sudah lama menyuarakan masalah ini. Tolonglah Pemerintah Kota Bontang dapat membangunkan lahan parkir pelabuhan,” ungkap Faisal dengan penuh harap dalam rapat paripurna Senin (24/6/2024).
Selain itu, Ia menambahkan bahwa masalah parkir ini telah menjadi isu yang mendesak mengingat tingginya jumlah pengunjung baik ke pelabuhan maupun ke masjid terapung yang terkenal tersebut.
Sementara, Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin Selambai sendiri telah menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Bontang. Masjid ini kerap dikunjungi oleh masyarakat lokal serta wisatawan dari luar kota.
Namun, setiap kali pengunjung hendak berkunjung ke masjid ini, mereka harus menghadapi antrean parkir yang sangat panjang. Hal ini, menurut Faisal, tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung, tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di area sekitar.
“Apalagi kita kalau mau kesana susah karena antrean panjang. Jadi saya mohonlah pemerintah buatkan sendiri lahan parkir pelabuhan. Jadi tidak tercampur antara pengunjung masjid dan pelabuhan. Supaya lebih nyaman,” timpalnya.
Faisal pun berharap agar Pemerintah Kota Bontang segera mengambil langkah konkret untuk menangani masalah ini, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap kelancaran lalu lintas dan kenyamanan warga.
“Kalau bisa lahan yang kosong saat ini bisalah segera ditimbun jadi tempat parkir,” tandasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase, memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Basri menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, pemerintah tidak boleh membebaskan lahan di atas kawasan pasang surut.
Meski demikian, Basri memastikan bahwa pemerintah akan mencari solusi sementara yang efektif untuk mengatasi masalah parkir di Pelabuhan Loktuan.
Ia menyadari bahwa situasi ini membutuhkan perhatian khusus dan solusi yang tepat agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari warga dan pengunjung. Pun hingga kini, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, belum ada rencana induk yang mencakup pembangunan lahan parkir khusus di pelabuhan tersebut.
Namun, Basri menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi persoalan ini. Tentunya akan memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitar pelabuhan dan masjid terapung, serta meningkatkan pengalaman pengunjung yang datang ke destinasi wisata tersebut.
“Pemerintah tidak bisa membebaskan lahan di atas lahan pasang surut. Nanti akan kami carikan alternatif lain untuk itu,” terangnya. (Adv)
Discussion about this post