TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025 pada Jumat (14/3/2025). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Martadipura, Lantai 1 Bappeda, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala dan jajaran Bapenda serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta undangan lainnya.
Forum ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan menjadi wadah koordinasi antarperangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi.
Optimalisasi PAD dan Pengurangan Ketergantungan DBH
Dalam sambutannya, Sunggono menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas, yang diprediksi akan terus berkurang dan pada akhirnya habis.
Ia meminta forum ini untuk mengevaluasi regulasi yang belum berjalan optimal, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang rumah walet, serta memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor lainnya. Selain itu, aset daerah harus dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi PAD, termasuk realisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara lebih efektif.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama untuk meningkatkan PAD,” tegas Sunggono.
Tujuan Forum: Sinkronisasi dan Efektivitas Program Daerah
Forum ini memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya:
Sinkronisasi Program Kegiatan
Memastikan bahwa program antarperangkat daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
Menjaring Aspirasi dan Masukan
Mengakomodasi kebutuhan serta usulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi
Menyesuaikan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Mencegah duplikasi anggaran serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah.
Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
Memberikan ruang bagi seluruh perangkat daerah untuk melaporkan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan program, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan berbasis hasil (performance-based budgeting).
Memperkuat Kolaborasi Antar-OPD
Menyatukan visi dan misi setiap OPD agar bekerja dalam satu tujuan pembangunan daerah.
Dalam forum ini, berbagai unsur seperti OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Memastikan bahwa program antarperangkat daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
Menjaring Aspirasi dan Masukan
Mengakomodasi kebutuhan serta usulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi
Menyesuaikan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Mencegah duplikasi anggaran serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah.
Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
Memberikan ruang bagi seluruh perangkat daerah untuk melaporkan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan program, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan berbasis hasil (performance-based budgeting).
Memperkuat Kolaborasi Antar-OPD
Menyatukan visi dan misi setiap OPD agar bekerja dalam satu tujuan pembangunan daerah.
Hasil yang Diharapkan dari Forum
Beberapa output utama yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:
Dokumen Hasil Kesepakatan Forum, yang mencakup hasil diskusi, usulan, serta keputusan yang diambil.
Berita Acara dan Rekomendasi Forum untuk memastikan implementasi hasil forum berjalan dengan baik.
Rencana aksi tindak lanjut, agar penyusunan program berbasis data dan kebutuhan masyarakat dapat terverifikasi dengan baik.
Identifikasi kendala dalam pelaksanaan program sebelumnya, serta solusi yang dapat diterapkan dalam dokumen perencanaan masing-masing perangkat daerah.
Arahan Sekda: Sinergi dan Implementasi yang Efektif
Menutup sambutannya, Sunggono berpesan agar seluruh perangkat daerah segera melakukan sinergi dan memperkuat komitmen dalam menjalankan program yang telah disepakati.
“Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Segera lakukan percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar-OPD,” ujarnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah di Kukar semakin efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Discussion about this post