RUANGKALTIM.COM – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Ya, penyampaian tersebut dilakukan pada gelaran rapat paripurna ke-XX masa persidangan ke-I tahun sidang 2024/2025 DPRD Kutim di Ruang Sidang Utama, Kantor Sekretariat DPRD Kutim, pada Jumat, 22/11/2024.
Pada kesempatan itu, fraksi Gelora Amanat Perjuangan mengatakan pihaknya berkomitmen dalam memastikan bahwa setiap pembahasan APBD 2025 benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
“Sebagaimana fungsi DPRD yaitu legislasi, budgeting, dan controlling,” ucap Mulyana, Anggota fraksi Gelora Amanat Perjuangan.
Mulyana mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 358,388 miliar hanya sekitar 3,21% dari total pendapatan daerah. Ini menunujukkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan.
“Pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi lokal seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Sedangkan, pendapatan transfer sebesar Rp.10,245 triliun masih menjadi tumpuan utama dalam peningkatan PAD. Oleh karena itu, ketergantungan pada dana transfer menunjukkan kelemahan struktural yang harus diperbaiki dengan diversifikasi sumber pendapatan.
Kemudian pada belanja daerah, fraksi Gelora Amanat Perjuangan menyoroti terkait belanja operasi sebesar Rp.5,603 triliun yang didominasi oleh belanja pegawai.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi ini tidak didominasi oleh belanja pegawai, sehingga masih tersedia ruang untuk program pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Mulyana.
Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa meskipun pada pembiayaan daerah tidak ada penerimaan pembiayaan, namun terdapat pengeluaran sebesar Rp. 15 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD.
“Langkah ini harus dilengkapi dengan kajian kelayakan investasi yang transparan, termasuk proyeksi keuntungan dan dampak ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, fraksi Gelora Amanat Perjuangan memberikan masukan dan rekomendasi kritis terhadap proyeksi APBD tahun 2025, meliputi Optimalisasi PAD, Efisiensi Belanja Operasi, Evaluasi Belanja Modal, Peningkatan Transparansi dan Penguatan Kemandirian Fiskal.
“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan dengan baik,” tutup Mulyana.
Discussion about this post