Inspirasa.co – Kepada Presiden Prabowo, Gibran sampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan Wapres. Sementara prihal polemik Ijazahnya, Gibran minta diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Gibran kepada Prabowo disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai respons Presiden Prabowo terhadap niat tersebut. Dia menegaskan, tidak benar apabila Presiden disebut menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Dikatakan Prasetyo Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan keduanya.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelasnya.
Untuk diketahui polemik ijazah Gibran bergulir di DPR. Puluhan anggota DPR RI dari lintas fraksi dikabarkan telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai pengusul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah wakil presiden.
Jumlah anggota yang menandatangani dokumen tersebut disebut telah melampaui 25 orang.
Polemik dokumen pendidikan Gibran mengemuka setelah putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden. Selanjutnya, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
