Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim pada Senin (21/4/2025) di Samarinda. Rapat ini membahas kelanjutan implementasi program pendidikan Gratispol, evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM), serta rencana pembangunan SMA/SMK/SLB di berbagai wilayah. Ketua Komisi IV, H. Baba, menegaskan pentingnya sinkronisasi anggaran dan perencanaan lintas tahun agar kebijakan prioritas ini berjalan efektif dan merata.
Dalam forum tersebut, H. Baba menggarisbawahi bahwa keberhasilan program Gratispol—yang meliputi pemberian seragam, sepatu, dan tas bagi siswa—tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan struktur pelaksana di tingkat daerah.
“Kita mendukung penuh program Pak Gubernur, tapi harus ada sinergi kuat antara perencanaan 2025 dan 2026 agar berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan daya tampung sekolah di sejumlah daerah, khususnya di Balikpapan yang hanya mampu mengakomodasi sekitar 51 persen calon peserta didik di sekolah negeri. Hal ini, menurut H. Baba, menuntut solusi jangka panjang melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan pola kemitraan dengan sekolah swasta.
“Kita juga akan bicara soal peran sekolah swasta agar tetap terlibat dalam sistem yang adil dan proporsional,” jelasnya.
Menanggapi data dari Disdikbud Kaltim, ia turut menekankan pentingnya pendataan menyeluruh, termasuk terhadap lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.
“Selama itu warga Kaltim, semua berhak atas manfaat Gratispol. Kita tidak bisa membedakan antara lembaga umum atau vertikal,” tambah H. Baba.
Namun hingga kini, skema penyaluran anggaran program tersebut masih dalam tahap pembahasan. Komisi IV mengusulkan mekanisme yang fleksibel namun akuntabel, tanpa harus menunggu regulasi baru.
“SMA dan SMK itu domain Disdikbud, jadi tidak harus menunggu Peraturan Gubernur seperti beasiswa S1-S3 yang ditangani Biro Kesra,” terang H. Baba, menutup pernyataannya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post