Samarinda-Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, kembali menyoroti persoalan klasik yang terjadi saban tahun dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda. Masalah daya tampung sekolah menjadi sorotan utama yang menimbulkan polemik setiap tahun, dan belum juga menemukan solusi permanen meski berulang kali dibahas.
Dalam rapat kerja bersama Disdikbud di DPRD Kaltim, H. Baba menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya daya tampung sekolah di Balikpapan. Menurutnya, hanya sekitar 51 persen calon siswa yang tertampung di sekolah negeri.
“Itu pun tidak merata. Di Balikpapan Tengah, misalnya, tidak ada SMA atau SMK sama sekali. Ini bukan soal mutu, tapi memang jumlah sekolahnya tidak cukup,” ujarnya tegas.
Untuk itu, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) telah masuk dalam rencana pembangunan daerah.
Sementara itu, Samarinda menghadapi tantangan berbeda. Jumlah sekolah dinilai cukup, namun persepsi masyarakat yang lebih memilih sekolah-sekolah unggulan menyebabkan penumpukan siswa di beberapa titik. “Kalau semua sekolah kualitasnya setara, tentu tidak akan terjadi penumpukan. Pemerataan mutu menjadi kunci,” tambah H. Baba.
Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada distribusi siswa, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial, psikologis, dan ekonomi bagi orang tua. Banyak yang terpaksa mendaftarkan anaknya di sekolah swasta berbiaya tinggi atau memindahkan domisili demi mengakses sekolah negeri favorit.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Kaltim akan mengawal program pembangunan USB di 2025 dan memastikan ada kesinambungan hingga 2026.
“Kami ingin memastikan ada progres yang nyata, bukan hanya janji di atas kertas,” kata H. Baba.(Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post