Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang kini berada dalam jepitan tekanan fiskal yang kian menyesakkan. Meski ruang gerak anggaran semakin sempit akibat kebijakan pusat, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan adalah harga mati yang tidak boleh dikompromi.
Neni mengungkapkan, kondisi keuangan daerah saat ini terdampak signifikan oleh pemangkasan anggaran pusat serta pengalihan beban pembiayaan ke daerah. Salah satu poin krusial adalah tanggung jawab iuran peserta BPJS yang kini harus ditanggung oleh APBD Kota.
“APBD kita ditekan habis-habisan. Peserta BPJS yang sebelumnya ditanggung pusat, sebagian dialihkan ke daerah. Ini beban tambahan yang nyata,” tegas Neni.
Namun, keterbatasan dana bukan alasan untuk kendur. Neni memastikan pihaknya tetap mengalokasikan anggaran bagi warga yang dicoret dari daftar BPJS pusat agar tetap mendapatkan layanan kesehatan. Begitu juga dengan kualitas pendidikan yang tetap dijaga di tengah minimnya anggaran.
Tantangan lain yang menghimpit adalah rasio belanja pegawai yang sudah mendekati batas maksimal 30 persen. Hal ini membuat Pemkot harus memutar otak dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik tanpa melanggar regulasi nasional.
“Kita harus berhitung sangat cermat. Jangan sampai ruang fiskal yang sempit ini mengganggu pelayanan publik atau kesejahteraan pegawai. Prinsipnya, pelayanan dasar tetap utama dan tidak boleh diabaikan,” pungkasnya. (Ima)
Discussion about this post