Samarinda – Keterbatasan anggaran melalui skema BOSDA dinilai belum mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda.
DPRD menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah agar tidak berdampak terhadap proses belajar mengajar di sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan sejumlah sekolah saat ini masih mengandalkan rekrutmen guru melalui pembiayaan BOSDA untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik. Namun, langkah tersebut hanya bersifat sementara karena kemampuan anggarannya terbatas.
Menurutnya, besaran gaji yang diterima guru dari skema tersebut juga relatif rendah sehingga belum mampu memberikan kepastian bagi tenaga pengajar dalam jangka panjang.
“Kalau hanya mengandalkan BOSDA, kemampuan pembiayaannya memang sangat terbatas,” ujarnya, Sabtu (30/5/26).
Novan menjelaskan, persoalan kekurangan guru di Samarinda masih menjadi tantangan besar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan dalam merekrut tenaga non-ASN karena terbentur regulasi yang berlaku.
Sementara itu, penambahan guru melalui jalur CPNS belum bisa langsung mengisi kebutuhan di lapangan karena masih harus melalui sejumlah tahapan administrasi sebelum ditempatkan di sekolah.
“Guru yang lolos CPNS tidak bisa langsung masuk mengajar karena masih ada proses lanjutan yang harus diselesaikan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah harus mencari alternatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Namun DPRD menilai solusi sementara melalui BOSDA tidak bisa terus diandalkan untuk mengatasi persoalan yang semakin kompleks.
Berdasarkan proyeksi yang dimiliki DPRD, kebutuhan tenaga pengajar di Samarinda berpotensi terus bertambah hingga akhir tahun 2026.
Karena itu, Novan meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera menyiapkan langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah.
“Penanganan persoalan ini penting agar kualitas pendidikan tidak terganggu akibat minimnya tenaga pengajar yang tersedia,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa kebijakan yang lebih komprehensif, kekurangan guru akan terus menjadi persoalan berulang yang berdampak langsung terhadap mutu pendidikan dan pelayanan belajar bagi siswa di Samarinda.(adv)
