Jahidin Soroti Ketimpangan Pendidikan di Mahulu

Samarinda — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, kembali menekankan pentingnya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Hal itu disampaikannya menyoroti kondisi daerah 3T seperti Mahakam Ulu dan sejumlah kecamatan terpencil lainnya yang masih kesulitan mengakses layanan pendidikan dasar.

Jahidin menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi pembangunan jangka panjang dan hak setiap warga, tanpa terkecuali. “Sekarang tidak ada lagi alasan anak-anak Kaltim tidak sekolah. Pemerintah sudah membuka sistem beasiswa daring dari tingkat SD hingga perguruan tinggi,” ujarnya.

Program beasiswa Kaltim, menurutnya, adalah wujud nyata keberpihakan negara terhadap generasi muda, terutama dari keluarga kurang mampu.

Namun, tantangan tidak berhenti di soal biaya. Infrastruktur yang minim masih menjadi batu sandungan utama di wilayah-wilayah seperti Mahulu. Banyak desa belum memiliki akses jalan dan jembatan yang layak. Bahkan, menurut data DPRD Kaltim, hingga kini masih ada 211 desa yang belum teraliri listrik. Hal ini secara langsung menghambat aktivitas belajar, apalagi di era digital yang menuntut koneksi dan perangkat berbasis listrik.
“Bagaimana anak-anak mau belajar online kalau listrik pun belum ada? Ini realitas yang harus kita jawab, bukan diabaikan,”

tegas Jahidin. Ia menyambut baik disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kelistrikan yang mewajibkan perusahaan tambang dan energi untuk menyambungkan listrik ke desa-desa di sekitar wilayah operasional mereka.
Langkah ini diharapkan bisa mempercepat elektrifikasi desa sekaligus menyeimbangkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan.

“Mereka mengambil sumber daya kita, sudah semestinya mereka juga memberikan kembali kepada masyarakat sekitar. Akses listrik adalah hak dasar,” imbuhnya.

Pemerataan pendidikan, lanjut Jahidin, tidak bisa dilepaskan dari pemerataan pembangunan. Tanpa infrastruktur yang mendukung, semua program yang dirancang di atas kertas akan sulit membumi. Ia pun mendorong agar pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada kota-kota besar, melainkan lebih serius hadir di wilayah perbatasan yang selama ini masih menjadi ‘bayang-bayang’ pembangunan.

Dalam konteks Kalimantan Timur yang akan menjadi beranda masa depan Indonesia lewat Ibu Kota Nusantara (IKN), memastikan tidak ada satu pun anak daerah yang tertinggal dalam hal pendidikan menjadi keharusan.

“Kalau kita sungguh-sungguh membangun peradaban, maka kita harus mulai dari pendidikan yang adil dan merata—termasuk listrik dan akses jalan untuk ke sekolah,” tutup Jahidin. (Adv/DPRD Kaltim)