Inspirasa.co – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Jahidin meminta agar masyarakat dan perusahaan saling mengevaluasi terkait maraknya persoalan konflik lahan di Kalimantan timur.
Jahidin mengatakan, hingga kini masih banyak aduan mengenai konflik lahan yang masuk ke komisi I DPRD Kaltim. Terutama yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Namun, pihaknya akan terus memproses laporan tersebut untuk di tindaklanjuti.
“Laporan-laporan tersebut akan tetap kita tanggapi dan proses. Tapi diharapkan masyarakat juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar huku. Ini akan berpotensi membuat konflik akan berlarut-larut,” urai jahidin ketika ditemui di kantornya belum lama ini.
Politikus PKB ini melanjutkan, persoalan tersebut tak sepenuhnya jadi kesalahan masyarakat. Mengingat, tak jarang dalam persoalan agraria itu, hak-hak warga banyak tak diabaikan atau tak terpenuhi.
“Ya mungkin ada masyarakat juga menuntut, karena perusahaan belum memenuhi hak masyarakat tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jahidin menyarankan agar pihak perusahaan juga harus tetap menjalankan prosedur yang ada dalam penggunaan lahan.
“Sejauh ini ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan prosedur, menggarap lebih awal lahan masyarakat. Padahal diatasnya ada hak-hak masyarakat misalnya, hak tanam dan tumbuh,” pungkasnya.(Advertorial/DPRD Kaltim)
Discussion about this post