Samarinda – DPRD Kota Samarinda, melalui Komisi III, mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana sebagai strategi krusial dalam menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor yang terus menghantui sejumlah wilayah kota.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya langkah ini segera direalisasikan agar tiap kecamatan memiliki kapasitas respons mandiri dalam kondisi darurat.
“Jangan tunggu bencana baru bergerak. BPBD harus segera turun ke lapangan, berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, agar kesiapsiagaan terbentuk dari bawah,” tegas Deni dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Selasa (22/7/2025), di Kantor DPRD Samarinda.
Deni mengakui bahwa BPBD telah bekerja keras meski terkendala keterbatasan anggaran. Namun, mengingat Samarinda berada di kawasan rawan bencana, ia menilai perlunya peningkatan dana serta penguatan sumber daya manusia di sektor kebencanaan.
Ia pun mendukung inisiatif penambahan anggaran standby tanggap darurat serta perluasan program edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Menurut Deni, penyuluhan dan pembekalan pengetahuan harus digalakkan secara konsisten agar masyarakat lebih sadar akan risiko bencana serta memahami tindakan yang harus diambil ketika situasi darurat terjadi.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga mendorong penerapan pendekatan pentahelix yakni kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan mediabdalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Perusahaan-perusahaan di Samarinda harus dilibatkan. Lewat CSR mereka bisa bantu alat berat, dapur umum, atau logistik. Ini tanggung jawab bersama,” ujar Deni.
Ia turut mengingatkan warga untuk tidak membangun di zona rawan longsor. Penegakan aturan tata ruang dan pemasangan rambu peringatan dianggapnya sebagai bagian penting dari strategi mitigasi yang harus dijalankan serius.
“Pemerintah harus hadir lewat pencegahan, bukan hanya reaksi. Edukasi dan penataan wilayah harus jalan beriringan,” tambahnya.
Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program ini hingga benar-benar terlaksana di lapangan.
“Jangan sampai konsepnya bagus tapi tidak jalan di lapangan. Ini soal nyawa warga,” tutup Deni.(ADV)
Discussion about this post