Kesenjangan Pembangunan Samarinda: Samri Shaputra Kritisi Ketidakmerataan Infrastruktur dan Layanan Publik

Samarinda – Kesenjangan pembangunan antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran di Samarinda semakin terlihat nyata. Isu ini kembali menjadi sorotan tajam dari Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, yang secara tegas mengkritik pola pembangunan yang terlalu berpusat di area kota Samarinda.

Menurut Ketua Komisi I, kawasan seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang masih terasa jauh berbeda, terutama dalam hal infrastruktur jalan, fasilitas umun maupun fasilitas pendidikan. Ia menyoroti fakta bahwa banyak proyek perbaikan jalan masih terus digulirkan di pusat kota, padahal kondisinya sudah terbilang baik. Ironisnya, di sisi lain, banyak ruas jalan utama di daerah pinggiran justru dalam kondisi rusak parah dan belum mendapatkan sentuhan perbaikan atau pengaspalan selama bertahun-tahun.

“Banyak jalan di pusat kota yang sudah baik tapi tetap diperbaiki, sementara di pinggiran, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun,” ungkap
Samri dalam wawancara beberapa waktu lalu.

Keberadaan layanan publik di kawasan pinggiran juga dirasa belum memadai. Sebagai contoh, warga Palaran harus mengeluarkan tenaga atau biaya untuk mengakses layanan kesehatan, sedangkan minimnya angkutan umun yang membatasi mobilitas penduduk di daerah tersebut.

Politikus PKS ini juga mengkritik alokasi anggaran yang didominasi untuk proyek-proyek di pusat kota. Ia berpandangan bahwa dana daerah, yang berasal dari kontribusi pajak seluruh warga Samarinda, seharusnya dimanfaatkan untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah, bukan hanya berfokus pada pusat kota.

“Kalau seluruh warga bayar pajak, seharusnya pembangunan juga dirasakan oleh seluruh warga, bukan hanya yang tinggal di pusat kota,” ujarnya.

Ia menginginkan Pemerintah Kota Samarinda untuk segera merevisi regulasi pembangunan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih adil dan merata. Menurutnya, pemerataan pembangunan seharusnya tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memastikan akses yang setara terhadap layanan publik bagi seluruh masyarakat Samarinda.

(ADV/DPRDSmd/Huda)