Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menolak rencana pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menilai kebijakan tersebut akan menghambat pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda sebagai ibu kota provinsi.
“Kaltim ini penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia, seharusnya jangan sampai jadi korban pemotongan anggaran,” tegas Deni, Selasa (16/9/2025).
Deni menyebut ketidakadilan terlihat dari besarnya kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara yang tidak sebanding dengan dana yang kembali ke daerah.
“Kita menyumbang ratusan triliun setiap tahun, tapi yang kembali tidak sampai 10 persen,” ungkapnya.
Ia menilai, dengan kontribusi tersebut, Kaltim seharusnya memperoleh perlakuan khusus. Menurutnya, minimal 20 hingga 30 persen dari pendapatan yang disetor daerah perlu dikembalikan dalam bentuk anggaran.
“Itu wajar, apalagi melihat posisi Kaltim yang strategis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni meminta pemerintah daerah tidak pasif menghadapi rencana pemotongan. Ia mendorong gubernur beserta jajaran segera melakukan lobi dan diplomasi ke pemerintah pusat.
“Harus ada langkah strategis, jangan hanya menunggu,” tegasnya.
Jika kebijakan pemotongan tetap dijalankan, kata Deni, dampaknya akan langsung memengaruhi belanja operasional, belanja modal, hingga program pembangunan. Samarinda diperkirakan menjadi daerah yang paling terdampak.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi soal keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Adv)
Discussion about this post