Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, angkat suara soal lesunya industri perhotelan di Bumi Etam. Dalam pernyataannya pada Mei 2025, ia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut menjadi penyebab utama turunnya tingkat okupansi hotel di berbagai kabupaten/kota di Kaltim.
Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, menyebut bahwa turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun memberi dampak domino terhadap sektor jasa, terutama perhotelan. “Artinya ada penurunan karena ada efisiensi. Kita tahun ini (efisiensi anggaran) kurang lebih Rp700 miliar,” jelasnya kepada awak media.
Efek paling nyata dari kebijakan ini adalah berkurangnya kegiatan pemerintah dan lembaga legislatif yang biasanya digelar di hotel. Hamas menuturkan bahwa saat ini agenda-agenda pemerintahan lebih sering dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah seperti aula dinas, Lamin Etam, dan Odah Etam di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim. “Artinya pemerintah sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel,” ujarnya.
Selain itu, pembatasan kunjungan dari luar daerah oleh pejabat pemerintahan dan anggota dewan juga disebutnya ikut memengaruhi keterisian kamar hotel. Menurut Hamas, kombinasi dari kebijakan efisiensi dan pengetatan kunjungan luar daerah menyebabkan sektor perhotelan kehilangan banyak potensi pendapatan dalam waktu singkat.
Meski begitu, Hamas percaya kondisi ini hanya bersifat sementara. Ia mengaitkan perlambatan ekonomi daerah juga dengan faktor eksternal, seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan dampak lanjutan dari konflik global seperti perang di Ukraina. “Kita kekurangan pangan juga, karena daerah pengimpor ke Indonesia membatasi jumlah maksimalnya,” tambahnya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dilakukan secara ekstrem. “Jangan sampai memangkas anggaran hingga 100 persen. Kita butuh efisiensi yang bijak, bukan yang membunuh pelaku usaha,” tutup politisi Partai Golkar ini. Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi dampak kebijakan dan segera mengambil langkah korektif untuk menyelamatkan sektor ekonomi lokal. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post