Maret 2026 Komdigi Terapkan Pembatasan Medsos untuk Anak

Inspirasa.co – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI berencana menerapkan aturan membatasi penggunaan media sosial untuk anak usia 13 hingga 16 tahun, dimulai Maret 2026.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam kanal YouTube Kemkomdigi, Kamis (11/12/2025).

“Tahun depan Maret sudah mulai bisa kita laksanakan melindungi anak-anak kita dengan melakukan penundaan akses akun pada anak-anak usia 13 dan 16 tahun, tergantung risiko masing-masing platform,” ujar Meutya.

Dijelaskan Indonesia telah memiliki aturan pembatasan akses akun media sosial bagi anak sejak Maret 2025.

PP Tunas (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) yang telah ditandatangani pada Maret 2025.

Namun masyarakat belum merasakan dampak signifikan karena kebijakan masih berada dalam masa transisi.

“Kita sekarang sedang masa transisi, persiapan, dengan para platform besar untuk kemudian mudah-mudahan dalam waktu satu tahun di Maret 2026 bisa mulai kita lakukan,” ungkapnya.

Langkah Indonesia membatasi akses akun anak di bawah umur kini mulai diikuti oleh negara-negara lain seperti Eropa yang sedang menyusun regulasi serupa.

Australia sudah menerapkan larangan anak menggunakan media sosial per Rabu, 10 Desember 2025.

Jauh sebelum itu, Australia telah memberikan waktu bagi operator platform waktu hingga Desember untuk memblokir anak di bawah umur dari aplikasi mereka.

Selain Australia, Denmark juga akan melarang anak di bawah 15 tahun dari media sosial. Kemudian tetangga RI lainnya, Singapura, melarang siswanya menggunakan smartphone dan smartwatch di lingkungan sekolah.

Meutya menekankan untuk platform masuk ke risiko tinggi, maka pengguna harus berusia minimal 16 tahun dengan pendampingan orang tua.

“Untuk platform yang berisiko rendah, anak-anak dapat masuk di usia 13 tahun gitu ya. Tapi, 13 tahun itu dengan pendampingan orang tua juga,” ujarnya.

Pemerintah akan menilai profil risiko media sosial. Penilaian ini akan dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari para pemerhati anak,NGO, dan juga anak-anak itu sendiri.

Bagi mereka yang enggan patuh pada aturan, Meutya mengingatkan adanya sanksi yang mengintai. Sanksi tersebut antara lain sanksi administrasi, denda, hingga pemutusan akses.

“Mengenai sanksi-sanksi ini, nanti kami akan keluarkan Permen. Semua sedang kita gondok.
Saat ini prosesnya adalah kita lakukan uji petik di mana anak-anak di Jogja sedang kita lakukan survei mereka kita berikan waktu untuk masuk ke PSE besar, lalu mereka akan memberikan feedback,” terangnya disadur dari detikedu.