Inspirasa.co – Di hadapan jajaran kementerian dan kepala daerah dalam Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di Balikpapan, Selasa (5/5/2026), Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni membedah strategi agresifnya yang berhasil memangkas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Dalam forum bertema “Sinergi Strategis Daerah dalam Menjawab Tantangan dan Memperkuat Daya Saing Nasional” tersebut, Neni mengungkapkan keberhasilan Kota Bontang menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara drastis dari 12,4% pada 2017, dan pada tahun ini turun menjadi 6,3%.
Neni menjelaskan bahwa Bontang merupakan daerah dengan kekuatan ekonomi signifikan, di mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp360 juta per kapita per tahun, angka tertinggi kedua di Indonesia. Namun, pesona industri besar seperti Pupuk Kaltim dan LNG membuat populasi Bontang melonjak tajam dari 100.000 jiwa di awal otonomi menjadi 194.000 jiwa.
“Bukan karena angka KB yang gagal, tetapi karena ada migrasi dari luar ke Bontang untuk mencari pekerjaan. Hal ini menjadikan masalah pengangguran sebagai tantangan utama yang terus kami tangani,” tegas Neni.
Berdasarkan data tahun 2025, dari total penduduk usia kerja sebanyak 143.729 orang, angkatan kerja tercatat sebanyak 99.089 orang (68%). Dari jumlah tersebut, sebanyak 92.786 orang telah terserap di berbagai sektor pekerjaan. Penurunan angka pengangguran hingga separuh dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir diklaim sebagai buah dari konsistensi program pemerintah.
Wajib 75% Tenaga Kerja Lokal
Salah satu faktor penentu keberhasilan Bontang adalah keberanian dalam penegakan regulasi. Melalui Perda No. 10 Tahun 2018, Pemerintah Kota mewajibkan perusahaan memprioritaskan penduduk ber-KTP Bontang.
“Perusahaan wajib memenuhi kuota tenaga kerja lokal minimal 75% dari total penerimaan baru. Jika ada kebutuhan skill khusus yang tidak tersedia di lokal, mereka baru diperbolehkan melapor dan mencari ke luar setelah diverifikasi oleh kami,” jelasnya.
Pemantauan ini diperkuat secara digital melalui aplikasi Teman Naker sistem untuk transparansi lowongan kerja. Saat ini, tercatat lebih dari 4.000 tenaga kerja telah terlaporkan secara transparan melalui sistem tersebut.
Mitigasi Isu PHK Tambang dan Modal Tanpa Bunga
Menanggapi tantangan baru di sektor pertambangan akibat kebijakan pembatasan produksi yang berpotensi memicu PHK terhadap sekitar 400 pekerja, Neni telah menyiapkan langkah mitigasi. Pemkot Bontang mengalokasikan dana APBD di Bank Kaltimtara untuk pemberian bantuan permodalan tanpa bunga.
Hingga saat ini, program tersebut telah melahirkan 1.257 NIB (Nomor Induk Berusaha) baru. “Ketika mereka memiliki usaha, minimal mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan orang lain,” tambahnya.
Dobrakan Vokasi dan Penghapusan Syarat Pengalaman Kerja
Untuk lulusan baru (fresh graduate), Pemkot Bontang mengandalkan sekolah tinggi lokal seperti STITEK dan STTIB yang kurikulumnya disesuaikan dengan pasar industri. Selain itu, kolaborasi melalui program pemagangan MAGENTA bersama BUMN diharapkan menjadi solusi bagi syarat pengalaman kerja yang sering menjadi kendala.
“Saya sudah meminta perusahaan agar tidak selalu mensyaratkan pengalaman kerja 2 tahun. Magang di MAGENTA harus dihitung sebagai pengalaman kerja agar anak-anak kita bisa terserap,” pungkas Neni.
Dengan visi sebagai Mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), Bontang kini memposisikan diri bukan sekadar kota industri, tapi kota jasa yang tangguh secara ekonomi melalui penguatan SDM lokal.
Penulis: Aris
