Ormas Jangan Jadi Pelindung Premanisme, Jahidin Dukung Pembentukan Satgas

Samarinda – Maraknya aktivitas sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga menyimpang dari fungsi awalnya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota DPRD Kaltim, Jahidin, menilai fenomena ini tak bisa dibiarkan karena berpotensi merusak tatanan sosial hingga mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Laporan masyarakat dan pelaku usaha yang merasa terganggu oleh tindakan sepihak oknum ormas, seperti penyegelan usaha tanpa dasar hukum, mencuat dalam beberapa bulan terakhir.

Menanggapi hal itu, Jahidin menegaskan bahwa ormas seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial, bukan alat tekanan yang melampaui batas hukum.

“Ormas punya peran penting dalam pembangunan sosial. Tapi kalau dijadikan kedok untuk tindakan ilegal, itu sangat membahayakan stabilitas daerah,” tegas politisi dari Fraksi PKB ini.

Fenomena tersebut mencuat setelah peningkatan aktivitas dari salah satu ormas nasional di beberapa daerah, termasuk di Kaltim. Meski tidak semua ormas terlibat dalam praktik menyimpang, Jahidin menilai pengawasan negara terhadap ormas masih lemah dan perlu diperkuat. Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok manapun, apalagi jika tindakan mereka menimbulkan keresahan.

“Kalau pelaku usaha merasa tidak aman, dampaknya bisa ke mana-mana—PHK, penurunan investasi, dan lain-lain. Ini bukan soal sepele. Kita bicara kepastian hukum,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Jahidin mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Premanisme oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia menilai keberadaan satgas akan menjadi ujung tombak dalam menertibkan aktivitas ormas yang tidak berizin atau terbukti menyalahgunakan wewenang.

“Satgas harus dilengkapi dengan regulasi yang kuat. Kalau perlu, ormas yang tak punya legalitas atau menyimpang dari fungsinya harus dibekukan,” ujarnya tegas.

Tak hanya kepada pemerintah, Jahidin juga mengajak masyarakat untuk turut aktif menjaga ketertiban. Ia menekankan pentingnya peran publik dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan ormas, agar ruang gerak oknum tak semakin leluasa.

“Menjaga ketenteraman bukan hanya tugas aparat. Ini tanggung jawab kita bersama agar iklim sosial dan investasi di Kaltim tetap kondusif,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)