Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Taufik Hidayat, mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Sinergi Tugas dan Fungsi di bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi, serta Informasi Geospasial. Acara ini juga membahas implementasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program 3 Juta Rumah yang berlangsung secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Senin (17/3/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah kepala dinas dan perwakilan OPD terkait, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Wiyono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Slamet Hadiraharja, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) M. Aidil, Kabag Hukum Purnomo, serta Kabag Tata Pemerintahan Yani Wardana.
Rakor ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan dihadiri oleh beberapa menteri serta dirjen terkait. Seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengikuti acara ini secara virtual.
Dalam rakor tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi dua program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan pembangunan 3 juta rumah. Kedua program ini membutuhkan dukungan penuh dari kepala daerah agar dapat berjalan optimal.
Bima menekankan bahwa keberhasilan program PKG di daerah bergantung pada tiga faktor utama. Pertama, adanya instruksi yang jelas dari kepala daerah agar seluruh jajaran pemerintah daerah bergerak bersama. Kedua, ketersediaan data akurat dari pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai, baik melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah diluncurkan pada 10 Februari 2025 dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia,” jelas Budi.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan PKG saat ini dilakukan dengan dua mekanisme utama. Pertama, pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas yang dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun seseorang. Kedua, pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak usia sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru di lebih dari 230 ribu sekolah.
Usai mengikuti rakor, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat menyatakan bahwa Pemkab Kukar siap mendukung semua program yang dicanangkan oleh lima kementerian terkait dalam rakor tersebut.
“Kami siap mempercepat pelaksanaan program PKG dengan memanfaatkan APBD dan DAK yang tersedia,” ujarnya.
Untuk memastikan program PKG berjalan dengan baik, Pemkab Kukar akan melakukan peninjauan ke puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Selain itu, akan disiapkan tenaga medis yang terampil sesuai arahan pemerintah pusat.
“Kita diminta untuk memaksimalkan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas, menggunakan anggaran yang telah tersedia, serta meningkatkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan ini,” jelasnya.
Terkait program pembangunan 3 juta rumah bersubsidi, Taufik menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan mengikuti arahan pemerintah pusat dengan terlebih dahulu menginventarisasi lahan yang dapat digunakan untuk program tersebut.
“Kami Pemkab Kukar siap mendukung penuh program ini,” pungkasnya.
Dengan komitmen yang kuat dari Pemkab Kukar, diharapkan kedua program ini dapat berjalan optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian target nasional dalam bidang kesehatan dan perumahan.
Discussion about this post