Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang tengah mematangkan skema penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan berlangsung setiap hari Rabu. Kebijakan ini tidak akan diterapkan secara menyeluruh, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan tugas masing-masing perangkat daerah.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa WFH bukan berarti seluruh pegawai bekerja dari rumah tanpa pengecualian. Ia menyebut, hanya ASN dengan tugas administratif yang berpotensi menjalankan sistem kerja tersebut.
“Tidak semua WFH. Yang sifatnya pelayanan tetap masuk seperti biasa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkot tetap mengedepankan keberlangsungan pelayanan publik agar tidak terganggu. Unit layanan di kelurahan, kecamatan hingga dinas teknis dipastikan tetap beroperasi normal meskipun kebijakan WFH diberlakukan.
Di sisi lain, perangkat yang memiliki fungsi pengawasan selama WFH yakni Satpol PP, dengan mobilitas yang tinggi, mereka juga tidak termasuk dalam skema WFH. Mereka tetap ditugaskan melakukan patroli dan pemantauan di lapangan.
“Kalau yang tugasnya di lapangan, seperti Satpol PP, tetap jalan seperti biasa,” jelasnya.
Iamenambahkan, kebijakan ini masih menunggu keputusan Wali Kota Bontang dan akan dituangkan dalam surat edaran resmi. Pemkot juga akan melaporkan rencana tersebut ke pemerintah pusat sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan daerah.
Selain pengaturan pola kerja, penerapan WFH ini menjadi salah satu langkah untuk mengurangi mobilitas ASN yang selama ini cukup tinggi. Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan dinas harian, diharapkan ada dampak terhadap efisiensi, termasuk dalam penggunaan kendaraan dinas.
“Ini bukan sekadar WFH, tapi bagaimana kita mengatur kerja lebih efektif tanpa mengganggu pelayanan,” tandasnya. (Ima)
Discussion about this post