Sangatta – Kewajiban pengembang perumahan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya sebatas menyediakan jalan lingkungan, drainase, maupun fasilitas sosial lainnya. Pengembang juga memiliki kewajiban terkait penyediaan lahan pemakaman bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan.
Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 yang menjadi salah satu dasar dalam pengaturan kewajiban pengembang perumahan di Kutim.
Plt Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim, Asran Lode, menjelaskan bahwa setiap pengembang pada prinsipnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum dan sosial, termasuk penyediaan lahan pemakaman.
Namun, penyediaannya tidak selalu harus dilakukan dengan membangun tempat pemakaman di dalam setiap kawasan perumahan.
Menurutnya, pemerintah telah mengatur mekanisme agar kebutuhan lahan pemakaman tetap terpenuhi tanpa harus membuat lokasi pemakaman tersebar di setiap kompleks perumahan.
“Sebenarnya mereka punya kewajiban juga menyediakan pemakaman di perumahan. Tetapi bisa dibayangkan kalau setiap perumahan membuat pemakaman sendiri, tentu tidak efektif,” ungkap Asran.
Dia mengatakan, terdapat alternatif yang dapat ditempuh pengembang dalam memenuhi kewajiban tersebut. Salah satunya dengan menyediakan atau membeli lahan yang berdekatan dengan kawasan pemakaman umum yang sudah tersedia.
Selain itu, pengembang juga dapat memenuhi kewajibannya melalui mekanisme pembayaran kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya digunakan dalam penyediaan lahan pemakaman.
“Nanti mereka bisa membeli lahan, misalnya di samping pemakaman yang sudah ada. Atau membayar uang ke pemerintah daerah, kemudian pemerintah yang membelikan lahan pemakamannya,” jelasnya.
Asran menilai, pengaturan tersebut diperlukan agar penyediaan fasilitas pemakaman dapat dilakukan secara lebih terencana. Sebab, apabila setiap kompleks perumahan membangun tempat pemakaman sendiri, dikhawatirkan lokasi pemakaman akan tersebar dan tidak terintegrasi dengan kawasan yang sudah ada.
Di sisi lain, keterbatasan lahan di kawasan perumahan juga menjadi pertimbangan dalam penyediaan fasilitas tersebut. Pengembang harus membagi lahan yang tersedia untuk berbagai kebutuhan, mulai dari jalan, drainase, tempat olahraga, tempat ibadah, hingga fasilitas sosial lainnya.
Karena itu, pemerintah memberikan pengaturan mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban tersebut agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodasi.
Asran menegaskan, keberadaan aturan ini penting untuk memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada penjualan unit rumah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Melalui penerapan ketentuan tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan kawasan perumahan di Kutim dapat berlangsung lebih tertata, termasuk dalam penyediaan fasilitas sosial yang dibutuhkan warga.
Pengembang pun diharapkan memahami seluruh kewajiban yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan persoalan fasilitas umum maupun fasilitas sosial setelah kawasan perumahan dihuni masyarakat.
















