Samarinda-Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyoroti kesiapan infrastruktur listrik dalam pelaksanaan program Wi-Fi gratis di desa-desa. Program ini merupakan bagian dari inisiatif “Gratispol” milik Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang ditargetkan menjangkau 841 desa di provinsi tersebut mulai tahun ini. Namun, tanpa dukungan energi yang memadai, ia menilai program ini berisiko menjadi proyek setengah jalan.
Dalam pernyataan resminya, Agusriansyah menegaskan bahwa penyediaan akses internet di wilayah pedesaan bukan sekadar soal jaringan, tetapi juga soal daya dukung energi. “Program Wi-Fi gratis di setiap desa sangat penting. Mudah-mudahan skemanya sudah betul-betul dipersiapkan oleh pemerintah provinsi. Jangan sampai program yang artinya sudah disiapkan di tahun 2025 ini terkendala persoalan, misalnya daya dukung tenaga listriknya,” ungkapnya kepada awak media.
Program “Gratispol” merupakan bagian dari janji 100 hari kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Selain internet gratis, program ini mencakup pendidikan gratis hingga jenjang S3, pelayanan kesehatan tanpa biaya, bantuan administrasi kepemilikan rumah, dan pelayanan publik yang lebih inklusif. Meski ambisius, Agusriansyah menilai implementasinya harus realistis dan mempertimbangkan kondisi lapangan, terutama di desa yang belum dijangkau PLN.
Sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi bekerja sama lebih erat dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan solusi energi alternatif. “Mudah-mudahan wilayah-wilayah yang belum ada PLN-nya itu bisa dipikirkan tenaga listrik yang bisa mensupport program Wi-Fi gratis tersebut,” tambahnya.
Agusriansyah juga menekankan bahwa konektivitas digital di desa bukan hanya soal hiburan, melainkan kebutuhan dasar untuk pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik. Tanpa listrik, akses Wi-Fi hanya akan menjadi slogan tanpa substansi. Ia berharap pemanfaatan anggaran APBD diarahkan ke penguatan infrastruktur dasar, termasuk solar panel atau pembangkit mandiri sebagai solusi jangka pendek. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post