TENGGARONG — Anggota DPRD Kutai Kartanegara Desman Minang Endianto menyerap sejumlah aspirasi warga dalam Reses Tahap III Masa Sidang I DPRD Kukar Tahun 2026 di Jalan Triyu 1 RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Senin (9/11/2026). Menurutnya, reses bukan hanya momentum menyerap aspirasi, tetapi juga ajang komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat.
“Ya, hari ini reses tentu bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi momentum bagi kami untuk terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan masyarakat, khususnya warga di lingkungan RT 54, Kelurahan Loa Ipuh,” ujarnya.
Desman menyebut Ketua RT setempat menyampaikan sejumlah kebutuhan, terutama terkait infrastruktur seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, serta kebutuhan lain yang mungkin belum terakomodasi oleh pemerintah kabupaten.
“Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua RT setempat, terutama terkait infrastruktur, di antaranya pembangunan jembatan, perbaikan jalan, serta sejumlah kebutuhan lain yang mungkin belum terakomodasi oleh pemerintah kabupaten,” katanya.
Ia menyatakan akan mengecek kembali usulan-usulan tersebut. Menurutnya, mekanisme pengusulan saat ini memiliki ketentuan yang sedikit berbeda, sehingga usulan harus dilengkapi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta persyaratan lain yang telah ditentukan. Ketentuan itu, lanjutnya, akan ditegaskan kembali kepada Ketua RT maupun masyarakat agar usulan dapat diproses sesuai mekanisme.
“Hal-hal tersebut nantinya akan kami cek kembali, terutama terkait usulan-usulan yang disampaikan. Sebab, mekanisme pengusulan saat ini memiliki ketentuan yang sedikit berbeda. Harus dilengkapi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta persyaratan lain yang telah ditentukan. Ketentuan ini akan kami tegaskan dan sampaikan kembali kepada Ketua RT maupun masyarakat agar usulan yang diajukan bisa diproses sesuai mekanisme,” jelasnya.
Soroti Warga Belum Terakses Listrik
Selain persoalan jalan dan jembatan, Desman mengungkapkan adanya aspirasi masyarakat terkait kebutuhan listrik bagi warga yang belum mendapat akses layanan tersebut. Ia menyatakan akan mengecek kembali aspirasi itu, termasuk kemungkinan penanganannya melalui program di luar APBD.
“Selain persoalan jalan dan jembatan, tadi juga ada aspirasi masyarakat terkait kebutuhan listrik bagi warga yang belum mendapat akses layanan tersebut. Ini juga akan kami cek kembali, termasuk kemungkinan penanganannya melalui program di luar APBD,” ujarnya.
Terkait usulan mana yang paling cepat direalisasikan, Desman menegaskan akan melihat perkembangannya. Sebab, pembahasan APBD murni 2027 juga belum dilakukan, sehingga ia belum mengetahui sejauh mana perjuangan dan pengawalan usulan-usulan tersebut nantinya.
“Terkait usulan mana yang paling cepat direalisasikan, tentu akan kami lihat perkembangannya. Sebab, pembahasan APBD murni 2027 juga belum dilakukan. Kami masih belum mengetahui sejauh mana perjuangan dan pengawalan usulan-usulan tersebut nantinya,” katanya.
Harap Eksekutif Optimalkan Pokir
Desman berharap pemerintah eksekutif turut mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program-program yang digulirkan, termasuk mengoptimalkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Menurutnya, selama turun langsung ke masyarakat, masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah.
“Harapan kami, pemerintah eksekutif juga dapat mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program-program yang digulirkan, termasuk mengoptimalkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD,” jelasnya.
“Karena selama kami berkeliling dan turun langsung ke masyarakat, ternyata masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Ia menegaskan DPRD sebagai mitra sekaligus bagian dari unsur pemerintahan memiliki peran memperkuat penyampaian aspirasi tersebut. Melalui reses, DPRD menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada sejumlah lokasi, termasuk lingkungan RT, yang membutuhkan perhatian dan segera diperbaiki.
“Artinya, DPRD sebagai mitra sekaligus bagian dari unsur pemerintahan memiliki peran untuk memperkuat penyampaian aspirasi tersebut. Melalui kegiatan reses ini, kami juga menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada sejumlah lokasi, termasuk lingkungan RT, yang membutuhkan perhatian dan diharapkan segera mendapatkan perbaikan,” tegasnya. (adv)
