Inspirasa.co – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim, Rudi Masud menegaskan bahwa mengemban jabatan anggota DPR, merupakan amanah yang harus dipertanggunjawabkan, tidak saja di hadapan sistem kenegaraan yang berlaku, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME.
Begitupun, anggota DPR dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk mewakili suara, kepentingan, dan aspirasi rakyat.
“Jabatan itu amanah. Termasuk anggota DPR. Tidak saja titipan rakyat, tapi amanah yang harus dipertanggunjawabkan di hadapan Tuhan, Allah SWT,” Ungkap Rudi Masud yang juga menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2019–2024. Kamis (24/8/ 2023).
Menjadi anggota DPR itu prestise. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Seseorang ketika ia memilih menjadi anggota DPR, maka satu tujuan yang harus ditanamkan adalah mengabdi untuk bangsa dan negara. Bukan mencari status sosial (prestise), tapi bagaimana ikut membangun rute bangsa ini agar bergerak ke arah yang benar.
Tugas anggota DPR adalah menyerap aspirasi dan memahami ekspektasi rakyat, lalu merumuskannya dalam undang-undang. Ini tugas legislation. Juga ikut merasakan ketidaknyamanan yang dialami rakyat, lalu menyampaikannya kepada pemerintah agar memperbaiki pelayanan kepada rakyat.
Ini bagian dari fungsi kontrol. Selain itu, DPR punya kewajiban untuk memastikan anggaran negara betul-betul diorientasikan buat kepentingan rakyat melalui tugas budgeting (penyusunan anggaran).
Yang dimaksud rakyat di sini lebih spesifik. Yaitu masyarakat yang berada di wilayah dapil (daerah pilihan) masing-masing anggota DPR.
“Saya misalnya, sebagai anggota DPR dari dapil Kalimantan Timur, maka prioritas rakyat yang harus didengar, dipahami dan diperjuangkan ekspektasinya adalah masyarakat di Kalimantan Tiimur. Masa reses diberikan kepada anggota DPR, gunanya memang untuk serap aspirasi. Bukan keluyuran kemana-mana,” Tegasnya.
Tidak dapat dihindari adanya godaan bagi anggota DPR di dalam menjalankan tugasnya. Tidak sedikit yang “terpaksa menjebakkan diri” dalam industri politik.
Cost caleg yang begitu mahal membuat sejumlah caleg berpikir bisnis. Modal berapa, nanti ketika menjadi anggota DPR bekerja untuk mengembalikan modal, plus bunga dan untungnya. Dari sinilah terjadi abuse of power, atau penyalahgunaan wewenang. Kalau sudah seperti ini, maka fungsi legislatif tidak akan bisa dijalankannya dengan baik.
Karena itu perlu ditegaskan kembali bahwa DPR itu bukan lembaga bisnis, tempat cari lapangan kerja, atau ikhtiar untuk merintis jalan proyek. Tapi, menjadi anggota DPR itu memiliki misi mengawal bangsa ini agar secara bertahap menjadi lebih baik.
Jelang pileg 2024, rakyat punya banyak pilihan caleg. Saat ini masih dalam DCS (Daftar Calon Sementara). Nopember kedepan, sudah ada DCT (Daftar Calon Tetap).
Idealnya, para pemilih sudah bisa menimbang-nimbang. Siapa saja caleg yang punya integritas dan memiliki kompetensi. Khusus untuk para incumbent, mereka bisa dibaca recordnya. Peduli, aspiratif dan komunikatif terhadap rakyat, atau acuh tak acuh kepada rakyat yang memilihnya. Ini penting diingatkan, supaya rakyat tidak salah pilih.
Discussion about this post