Samarinda-Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun prognosis Rancangan APBD 2026 dan Prognosis Perubahan APBD 2025.
Sabaruddin menggarisbawahi bahwa penyusunan APBD bukanlah semata tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Prognosis yang kita sampaikan ada beberapa tahapan. Sebetulnya ini bukan hanya satu OPD saja (BPKAD), harusnya hampir seluruh OPD kita lakukan bersama-sama,” ujarnya. Menurutnya, setiap OPD memiliki target program dan indikator kinerja yang berbeda, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama agar rencana anggaran tepat guna dan tepat sasaran.
Namun, proses ini dinilai belum berjalan optimal. Sabaruddin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim yang seharusnya menjadi leading sector dalam merumuskan prognosis pendapatan daerah. “Tidak salah Komisi II jika meminta penjelasan yaitu terkait hari ini prognosisnya sejauh mana. Namun pada hari ini, kami sayangkan bahwa kepala Bapenda tidak bisa hadir,” ujarnya.
Ketidakhadiran itu, menurutnya, menghambat upaya pendalaman terhadap aspek pendapatan daerah yang sangat krusial.
Lebih jauh, Sabaruddin juga menyoroti belum lengkapnya penyampaian data realisasi anggaran dari BPKAD. Ia menyatakan bahwa keakuratan data menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan anggaran ke depan. Karena itu, kehadiran langsung para kepala dinas dalam rapat kerja bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin akuntabilitas informasi yang disampaikan.
“Kita berharap nantinya teman-teman dinas yang mewakili kepala dinasnya, bisa menyampaikan hasil RDP dengan lengkap dan akurat,” tegas politisi asal Partai Gerindra tersebut.
Ia mengingatkan bahwa kualitas penyusunan APBD sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan komunikasi antar-lembaga dalam tahap awal perencanaan. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post