Inspirasa.co – Datangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu (1/4/2026) di Jakarta, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni jelaskan urgensi penanganan akses jalan nasional sepanjang 900 meter menuju destinasi wisata Bontang Kuala yang kerap terendam banjir rob.
Di hadapan pejabat dan jajaran Kementerian PU Neni menekankan bahwa intervensi pusat sangat mendesak karena beberapa alasan.
Dampak dari fenomena banjir rob yang kerap terjadi setiap sore hingga malam hari menghambat mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata. “Juga mengganggu aktivitas dan fasilitas pendidikan di sekitar lokasi,” jelas Neni.
Neni berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa untuk mengatasi persoalan banjir rob ini perlu intervensi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU.
Sebab, lantaran adanya perubahan regulasi menyebabkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah ruang fiskal APBD semakin sempit. Olehnya, lewat APBN dinilai menjadi solusi paling realistis.
“Bontang selama ini juga memberikan kontribusi besar, khususnya dari sektor migas,” jelas Neni didampingi Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin serta Kabid Pembanqunan Perekonomian, Infrastruktur dan
Kewilayahan Bapperida Kota Bontang Noni Agetha.
Pemkot Usulkan Opsi Teknis Penanganan
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin menyampaikan, hasil dari kunjungan ini meski belum bisa memastikan waktu realisasi anggaran, Kementerian PU mengupayakan ada intervensi.
“Kementerian PU memberikan atensi, akan diupayakan ada intervensi,” jelasnya.
Syahruddin berharap intervensi dapat terealisasi dalam tahun anggaran 2026, paling lambat akhir tahun.
Pemkot Bontang telah menyiapkan dokumen perencanaan (DED) yang sebelumnya juga sudah disampaikan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Dalam desain tersebut terdapat dua opsi penanganan seperti peninggian badan jalan dengan sistem konstruksi berpancang agar air tetap bisa mengalir di bawahnya, dan melakukan pembangunan dinding penahan di sisi kiri dan kanan jalan untuk menahan limpasan air laut.
Kendati demikian Pemkot Bontang menyerahkan sepenuhnya ke Kementerian PU, apakah menggunakan desain yang sudah ada atau membuat desain baru. (*)
Discussion about this post