Inspirasa.co – Setelah Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai presiden RI, ia berhak menerima uang pensiun sebagai mantan presiden.
Masa bakti Joko Widodo berakahir setelah resmi diganti oleh Prabowo Subianto sebagai presiden RI terpilih priode 2024-2029. Pada Minggu (20/10/2024).
Uang pensiun sebagai mantan presiden diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam bunyi Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 tertulis, “Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun”.
Pensiunan presiden akan mendapatkan besarnya uang pensiun pokok berupa 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.
Dalam hal ini gaji pokok presiden sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Adapun gaji pokok pejabat tertinggi negara saat ini selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Besaran gaji tersebut untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
Artinya, besaran gaji pokok terakhir yang diterima presiden dan menjadi uang pensiunan sebesar 6 x Rp5.040.000 = Rp30.240.000 per bulan.
Selain menerima besaran uang pensiun, dalam aturan yang sama dijelaskan bahwa pensiunan presiden juga mendapatkan sejumlah fasilitas, meliputi:
1. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
2. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.
3. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
4. Rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.
5. Kendaraan milik negara dengan pengemudinya
Staf pribadi, terdiri dari Pegawai Negeri. (Antara)
Discussion about this post