Serius Kah Pemkot Tuntaskan Persoalan Banjir?

Inspirasa.co – Di Tahun 2022 ini masyarakat Bontang, berulang kali disambangi banjir. Banjir itupun, menjadi momok yang meresahkan.

Upaya nyata Pemkot dari program penanganan banjir yang ditawarkan, dinanti-nanti masyarakat.

Masyarakat yang bermukim di wilayah langganan banjir itupun, meminta Pemkot untuk fokus mengerjakan pembangunan infrastruktur dalam menuntaskan permasalahan banjir.

Keinginan itu, disampaikan oleh Madi yang bermukim di RT 13, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara dan Tanto yang bermukim di RT 43, Kelurahan Gunung Elai, Bontang Utara.

Mereka meminta Pemkot untuk membangun atau memperbanyak lahan terbuka hijau sebagai sarana penyerapan air.

“Kami minta Pemkot segera membuat dan memperbanyak resapan air dan rutin melakukan pengerukan sungai atau memperbanyak saluran air,” ujar Madi.

“Pemkot harus melakukan normalisasi sungai atau membangun folder air lebih banyak lagi,” tambah Tanto.

Masyarakat menanti upaya nyata Pemkot dalam menyelesaikan persoalan banjir.

Kata Madi, selama puluhan tahun ia menetap di permukiman tersebut, baru di tahun ini rumahnya berulang kali direndam air banjir.

Setiap kali banjir, ia merugi karena perabotan rumahnya rusak. Selain itu ia harus bekerja lebih keras untuk membersihkan kotoran dan lumpur dari sisa-sisa banjir.

Sementara itu menurut Tanto, Pemerintah selalu melakukan perencanaan dan meninjau lokasi banjir di wilayahnya, tetapi hingga kini tak ada penyelesaian nyata yang dihasilkan.

Penyelesaian persoalan banjir di Bontang masuk dalam program janji politik Basri Rase-Najirah, dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Wali Kota Bontang, Basri Rase menegaskan alokasi untuk penanggulangan banjir wajib masuk dalam anggaran Bontang di 2022.

Namun nyatanya, dalam rancangan awal RPJMD Pemkot Bontang, usulan penanggulangan banjir baru masuk di tahun 2023.

Pemkot Bontang defisit anggaran. Lantaran Keuangan daerah menyusut. Akibatnya, anggaran belanja terpaksa dipangkas.

Akibat keuangan daerah menyusut, Konon Pemkot menunda sebagian proyek fisik dan pos belanja rutin pun dikurangi hingga 50 persen.

Seperti; perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, perawatan gedung, dan penambahan pegawai honorer dikurangi. 

Meski dikatakan keuangan daerah menyusut, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang, tak mengurangi pos belanja program unggulan janji politik. 

Program unggulan tersebut diantaranya; Rantang Kasih, penanganan banjir, wifi gratis, seragam sekolah maupun stimulan bagi RT.

Perlu diketahui, silpa 2021 Pemkot Bontang, hanya terealiasasi sebesar Rp 100 miliar dari asumsi silpa Rp 160 miliar. Olehnya ada sekitar Rp 60 miliar anggaran kegiatan yang tak jalan.

Pemkot defisit anggaran, tetapi berencana membangun kantor OPD baru dan kegiatan infrastruktur fisik dengan anggaran yang tidak sedikit.

Seperti, pembangunan kantor Kelurahan Satimpo hingga taman budaya.

Kantor Satpol PP yang bakal dikucur anggaran sebesar Rp 7 miliar. Bahkan dokumen lelangnya sudah disiapkan.

Pembangunan kerajaan kutai di Guntung, Bontang Utara yang ditaksir bakal menelan anggaran sekira Rp 25,5 miliar.

Selain itu proyek renovasi jembatan kayu yang berada di depan Rusunawa Api-Api dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 4 miliar. (Ars).