Inspirasa.co – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar, menyoroti alokasi anggaran yang dinilai tidak proporsional pada program Bimbingan Teknis (Bimtek).
Selama dua bulan masa jabatannya, Munawwar mencatat adanya anggaran fantastis hingga Rp162 miliar untuk program tersebut, yang menurutnya terlalu masif dan kurang bijak di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan yang mendesak.
“Saya berharap ke depan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap berjalan, tapi jangan sampai terlalu besar hanya untuk satu jenis kegiatan. Kita perlu lebih bijak mengelola anggaran,” tegas Munawwar saat memberikan pernyataan pada Jum’at, (22/11).
Meski angka pastinya belum dikonfirmasi, Munawwar menyebut alokasi dana yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut seharusnya bisa dialihkan ke program prioritas seperti pengentasan stunting, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan jaringan layanan publik.
“Kita perlu menata ulang prioritas, sehingga tidak ada kesan pemborosan dan anggaran bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Munawwar menyoroti fokus berlebihan pada satu program, seperti Bimtek, dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya.
Ia mencontohkan, program Bimtek di tingkat kelurahan tentang potensi bencana sebenarnya dapat diintegrasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga lebih efisien dalam penggunaan anggaran.
Untuk mengatasi potensi gangguan terhadap aktivitas pemerintahan akibat pelaksanaan Bimtek, Munawwar mengusulkan langkah strategis, termasuk membatasi jumlah peserta dalam satu waktu. Langkah ini bertujuan agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan tanpa terganggu oleh aktivitas pelatihan yang terlalu masif.
Munawwar juga membandingkan pelaksanaan program Bimtek di Bontang dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah provinsi mampu menjalankan program serupa dengan anggaran yang jauh lebih terkendali dan efisien.
“Ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Asas manfaat harus selalu menjadi acuan utama dalam setiap pengalokasian anggaran,” tegasnya.
Munawwar mengingatkan bahwa anggaran yang dikelola pemerintah adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan memberikan manfaat luas.
Ia menilai pemborosan seperti ini tidak hanya merugikan, tetapi juga menghambat pembangunan sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan.
“Ini uang rakyat. Harusnya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat luas,” katanya.
Munawwar berharap agar Pemerintah Kota Bontang ke depan lebih bijaksana dalam menyusun dan mengelola anggaran. Menurutnya, keseimbangan antara pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kebutuhan prioritas lainnya harus menjadi perhatian utama. (Adv)
Discussion about this post