Samarinda-Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Subandi, menyoroti pendekatan parsial yang selama ini diterapkan dan mendesak adanya strategi kolaboratif lintas pemerintahan. Ia menyampaikan kritik tajam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) beberapa pekan lalu di Samarinda, Kalimantan Timur.
Subandi menilai bahwa penanganan banjir di Samarinda belum menyentuh akar persoalan. Ia menyebut bahwa langkah-langkah yang selama ini dilakukan masih bersifat tambal sulam, tidak sistematis, dan minim koordinasi. “Masalah banjir di Samarinda itu kompleks. Tidak cukup hanya dengan normalisasi drainase atau pengerukan sungai,” ujarnya.
Menurutnya, posisi strategis Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur menjadikan isu banjir bukan semata persoalan lokal. Kota ini, kata Subandi, menjadi pusat interaksi dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim serta kerap menerima kunjungan dari tamu nasional maupun internasional.
“Kalau kota ini terus kebanjiran, aktivitas ekonomi, sosial, dan birokrasi akan terganggu,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat mengambil peran lebih aktif. Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dinilai menjadi kunci dalam merumuskan solusi jangka panjang yang terintegrasi. “Kita tidak bisa terus bergantung pada anggaran dan kebijakan kota. Harus ada sinergi dari atas sampai bawah,” tambahnya.
Subandi juga menyampaikan bahwa Komisi III telah membawa aspirasi tersebut dalam Musrenbang sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan daerah. Ia menegaskan perlunya penyusunan master plan penanggulangan banjir berbasis kajian ilmiah dan data teknis, yang didukung pendanaan memadai. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post