Samarinda — Integritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak diselewengkan oleh kepentingan birokrasi semata.
Menurut Sugiyono, masih banyak program yang tidak tepat sasaran karena lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan.
“Kami di legislatif tidak cukup hanya menyetujui anggaran. Kami juga bertugas mengawal agar setiap rupiah yang dikeluarkan bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat,” ujarnya saat ditemui di Samarinda.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menekankan bahwa APBD bukan sekadar instrumen birokrasi, tetapi amanah moral yang harus dikelola secara jujur dan transparan.
“Anggaran itu adalah hasil keringat masyarakat. Sudah seharusnya digunakan secara jujur dan transparan,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masih adanya praktik penyimpangan anggaran di lapangan. Oleh karena itu, ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta audit berlapis terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir penyalahgunaan dana publik, betapapun kecilnya,” tegas Sugiyono.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengawasi program-program pemerintah. Menurutnya, pengawasan publik akan menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan menekan potensi korupsi.
“Keterlibatan warga sangat dibutuhkan. Ketika masyarakat aktif memantau, maka potensi korupsi bisa diminimalkan,” katanya.
Sugiyono menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah hanya bisa dibangun melalui transparansi dan hasil yang nyata.
“Kepercayaan publik tidak dibangun dari angka-angka besar di atas kertas, tapi dari hasil nyata yang dirasakan warga. Itulah yang menjadi komitmen kami,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post