Inspirasa.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan sidak dan pengawasan langsung guna memotret sengkarut sektor pendidikan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Syahariah Mas’ud bersama rombongan Komisi IV DPRD Kaltim menyisir langsung fasilitas sekolah yang memprihatinkan dan menyerap keluhan krusial yang selama ini kerap tersumbat birokrasi. Salah satunya di SMK Negeri 4 Tanah Grogot, Rabu (20/5/2026).
Syahariah menegaskan bahwa pengawasan pendidikan tidak boleh terjebak pada formalitas administrasi di atas meja. DPRD Kaltim menolak percaya begitu saja pada laporan berkala yang sering kali menyembunyikan fakta di lapangan.
“Kalau hanya membaca laporan, tentu semua terlihat baik-baik saja—seolah tanpa masalah. Karena itu kami memilih turun langsung. Kami ingin melihat sejauh mana anggaran pendidikan yang fantastis itu benar-benar berdampak, atau justru menguap tanpa realisasi tepat sasaran,” ujar Syahariah di sela kunjungan.
Dalam tinjauan tersebut, rombongan legislator disuguhi pemandangan ruang belajar yang minim perawatan, sarana praktik siswa yang ketinggalan zaman, serta infrastruktur penunjang yang jauh dari kata layak bagi sekolah vokasi.
Politisi Golkar dari daerah pemilihan Paser-PPU ini menambahkan, potret buram sarana dan prasarana (sarpras) ini menjadi tamparan keras bagi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah daerah selama ini.
“Tujuan kami adalah memastikan program pendidikan itu menjawab kebutuhan riil siswa dan guru, bukan sekadar pemenuhan angka pencapaian dan serapan anggaran dalam laporan normatif,” tegasnya.
Kepala Sekolah Blak-blakan, PPDB Jadi Simalakama
Tidak sekadar berkeliling, Komisi IV juga menggelar forum diskusi tertutup yang mempertemukan sejumlah kepala sekolah di wilayah Paser. Suasana diskusi yang awalnya kaku berubah menjadi ajang tumpahan keluh kesah para kepala sekolah mengenai carut-marut persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendatang.
Beberapa kepala sekolah secara blak-blakan mengeluhkan keterbatasan fasilitas yang memaksa mereka membatasi kuota siswa, hingga minimnya alat penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) yang membuat kualitas lulusan daerah terancam kalah bersaing.
Bagi Syahariah, fakta dari obrolan langsung ini adalah tamparan yang lebih nyata ketimbang data statistik dinas terkait.
“Kami butuh kejujuran dari pihak sekolah seperti ini. Kondisi di lapangan jauh lebih kompleks dan darurat dibanding narasi indah di laporan tertulis,” tuturnya.
Komisi IV DPRD Kaltim Jadwalkan Rapat Internal Khusus
Syahariah mengatakan, Komisi IV DPRD Kaltim menjadwalkan rapat internal khusus untuk merumuskan rekomendasi tegas yang akan ditembakkan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan.
Lebih jauh, DPRD Kaltim juga akan membawa rapor merah fasilitas pendidikan di daerah ini langsung ke meja Gubernur Kalimantan Timur sebagai bahan evaluasi total.
“Pendidikan selalu diklaim sebagai program prioritas pemerintah daerah. Namun, temuan kami di lapangan menunjukkan ada jurang pemisah antara klaim sukses pemerintah dengan realitas di daerah. Hasil sidak ini akan kami jadikan posisi tawar untuk mendesak intervensi anggaran yang lebih adil,” pungkas Syahariah. (*/)
