Inspirasa.co – Tes urine deteksi dini penggunaan narkotika bagi 1.118 tenaga kontrak Daerah (TKD) dari 16 OPD di lingkungan Pemkot Bontang yang ditangani Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang, memasuki hari terkahir sejak dilaksanakan Selasa 3 Januari hingga Kamis 5 Januari 2023.
Plt Kasi Rehab BNNK Bontang Tandayu menuturkan, di hari terakhir ini pihaknya menyisahkan 102 orang tenaga kontrak daerah (TKD) yang harus di tes urine.
Pihaknya membuka pelayanan sejak pagi hari, jika menyesuaikan jadwal, jam pelayanan di tutup pada pukul 12.00 Wita.
“Namun jika beberapa tenaga kontrak daerah (TKD) tersebut, masih ada yang belum datang juga, petugas akan menunggu hingga sore hari,” jelasnya saat ditemui di Gedung Auditorium 3 Dimensi. Kamis (5/1/2023).
Sementara untuk hasil tes urine keseluruhan akan diserahkan kepada perwakilan masing-masing dinas, dan paling lambat esok sudah bisa diserahkan semuanya.
Untuk tahapan tes urine yang dilaksanakan hari ini juga masih sama, setiap tenaga kontrak daerah (TKD) diminta untuk melakukan tahapan pendaftaran (proses pendataan) hingga proses skrining, maupun saat pengambilan sampel urine, dengan pengawasan ketat petugas.
Sementara alat tes urine yang digunakan BNNK Bontang yakni rapid test 7 parameter.
Adapun jika nantinya ada ditemukan tenaga kontrak daerah (TKD) yang terindikasi positif menggunakan Narkotika, pihak BNNK Bontang menyerahkan sepenuhnya kepada BKD dan Instansi terkait untuk ditindak lanjuti.
Sementara apabila ingin di lakukan proses asesmen untuk tindakan rehabilitasi seperti rawat jalan atau rawat inap akan dilaksanakan oleh BNNK Bontang.
Adapun pelaksanaan tes urine ini dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi tenaga kontrak daerah (TKD), dan menindaklanjuti peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal Status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *(Aris).
Discussion about this post