Samarinda – Kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan di Kota Samarinda terus muncul dari berbagai jalur perencanaan. DPRD Samarinda menilai seluruh usulan tersebut perlu diverifikasi dan dipetakan agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi sekolah di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, aspirasi mengenai perbaikan sekolah datang melalui pokok pikiran (pokir) DPRD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan.
“Banyak usulan dari DPRD. Dari pokir saya saja ada beberapa sekolah, belum lagi hasil Musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kota,” kata Sri Puji, Selasa, (25/8/26).
Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan. Saat anggota DPRD melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah, persoalan fasilitas pendidikan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Beberapa sekolah masih membutuhkan perbaikan ruang belajar maupun fasilitas pendukung. Namun, banyaknya pengajuan membuat seluruh kebutuhan tidak dapat langsung direalisasikan dalam waktu bersamaan.
Sri Puji menilai pemerintah perlu memastikan kondisi setiap sekolah sebelum menetapkan program. Tingkat kerusakan, kebutuhan peserta didik, serta kemampuan anggaran harus menjadi pertimbangan dalam menentukan penanganan.
“Kalau usulannya banyak, tentu harus dilihat mana yang memang paling membutuhkan. Jangan sampai yang kondisinya lebih mendesak justru tertunda,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemetaan juga diperlukan untuk menghindari program pembangunan yang hanya berangkat dari banyaknya jumlah usulan. Data kondisi fisik sekolah di lapangan harus menjadi dasar agar anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas.
Proses tersebut, lanjut Sri Puji, perlu dilanjutkan hingga tahap penyusunan program dan kepastian pembiayaan. Dengan demikian, usulan masyarakat tidak hanya berhenti sebagai daftar aspirasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pekerjaan yang memiliki target pelaksanaan.
DPRD Samarinda berharap pemerintah dapat menyusun skala prioritas berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
“Penanganan secara bertahap dinilai menjadi pilihan realistis agar kebutuhan fasilitas pendidikan tetap dapat dipenuhi di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah,” tandasnya.(adv)
