SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap persoalan akurasi data kependudukan yang dinilai masih lemah dan berdampak pada efektivitas berbagai program pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa keakuratan data sangat penting untuk memastikan program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan stunting bisa menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Harapannya tentu program pemerintah pusat ini benar-benar bisa dirasakan semua pihak, tidak terkecuali,” ujar Sri Puji usai mengikuti sebuah kegiatan, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, sistem administrasi kependudukan saat ini belum sepenuhnya mampu mencatat seluruh warga dengan baik. Ia mengungkapkan masih banyak data yang tercecer atau belum masuk ke dalam sistem yang berlaku.
“Kita ada data-data yang mungkin memang terlepas, tercecer, atau tidak masuk ke sistem. Ini harus jadi perhatian bersama,” jelasnya.
Dampaknya, lanjut Sri Puji, program pemerintah sering kali tidak tepat sasaran karena informasi dasar penerima manfaat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Bayangkan, bagaimana kita bisa menurunkan stunting kalau data anak-anak yang seharusnya menerima intervensi gizi tidak tercatat?” ucapnya.
Selain sistem, ia juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran, yang sebenarnya menjadi syarat dasar untuk mengakses berbagai layanan publik.
“Padahal tertib administrasi itu bukan hanya soal dokumen, tapi soal jaminan hak-hak dasar,” tambah Sri Puji.
Ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif dan adil, yang hanya bisa diwujudkan jika fondasi data yang digunakan benar-benar valid. Dalam analoginya, ia menyebutkan data sebagai pondasi bangunan pembangunan yang tidak boleh rapuh.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, berkomitmen mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan kependudukan, sekaligus menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap administrasi.
“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk lebih aktif menyosialisasikan pentingnya administrasi kependudukan. Harus dari dua arah: pemerintahnya serius, masyarakatnya pun sadar,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa tercapai apabila seluruh masyarakat terdata dan mendapat akses secara setara.
“Kalau semua terdata dengan baik, maka program bisa menyentuh semua. Itulah keadilan. Itu tujuan dari pembangunan,” tutupnya.(ADV)
Discussion about this post